Poin Penting
  • YLBHI mengkritik dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo
  • Organisasi menuntut penyelidikan menyeluruh termasuk rantai komando dan audit forensik
  • YLBHI menyerukan pembentukan undang‑undang penyadapan berbasis HAM mengacu pada Putusan MK No.5/PUU‑VIII/2010

WartaPurwakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyuarakan kecaman keras terhadap indikasi penyadapan tanpa wewenang yang menyentuh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah pejabat kepolisian lainnya. Menurut pernyataan tertulis yang dirilis pada Rabu (4/11/2026), penyadapan tersebut diduga menargetkan pejabat negara, tokoh politik, wartawan, organisasi masyarakat sipil, dan pengusaha pada rentang tahun 2025 hingga 2026.

YLBHI menegaskan bahwa bila praktik tersebut berlangsung tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah, maka tindakan itu melanggar hak asasi manusia serta menyalahgunakan kewenangan aparat negara, yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun kelembagaan. Organisasi itu menambahkan bahwa pelanggaran privasi tidak hanya mengancam kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkomunikasi, melainkan juga berisiko mengungkap identitas narasumber, data korban, serta taktik pendampingan hukum.

“Kondisi itu dikhawatirkan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat untuk menyampaikan kritik, melaporkan pelanggaran, maupun mengawasi jalannya pemerintahan. Penyadapan tidak boleh dijadikan instrumen untuk membungkam suara kritis dan aktivitas politik yang sah,” kata YLBHI dalam pernyataannya.

Organisasi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh aspek kasus, mulai dari landasan hukum, tujuan operasi, penentuan sasaran, penggunaan hasil penyadapan, hingga dampaknya bagi para korban. “Penanganannya tidak boleh sebatas persoalan pelanggaran prosedur internal kepolisian,” tegas YLBHI.

Selain itu, YLBHI menekankan pentingnya mengusut rantai komando secara lengkap, melibatkan pihak yang menetapkan target, memberi perintah, menyetujui operasi, menyediakan anggaran dan perangkat, serta yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan. Menurut organisasi itu, penyidikan tidak boleh berhenti pada operator lapangan, sementara pengendali utama tetap tidak terjangkau.

YLBHI juga menyoroti perluasan penyelidikan terhadap dugaan penghapusan jejak elektronik, termasuk server, cadangan data, log akses, daftar target, dokumen perintah, serta rekaman distribusi hasil penyadapan. Organisasi meminta audit forensik independen agar bukti tidak rusak atau hilang.

Menyikapi kasus ini, YLBHI mengingatkan pentingnya pembentukan Undang‑Undang Penyadapan yang berlandaskan hak asasi manusia, mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU‑VIII/2010 yang menegaskan perlunya regulasi tertulis untuk pembatasan hak privasi warga. YLBHI menuntut regulasi tersebut memuat ketentuan jelas mengenai tujuan, dasar kewenangan, batas waktu, mekanisme persetujuan independen, serta pengawasan penggunaan hasil penyadapan, sekaligus menjamin perlindungan komunikasi rahasia dan hak korban untuk mendapatkan pemulihan.

Terakhir, YLBHI berpendapat bahwa reformasi Polri tidak dapat diselesaikan hanya melalui pergantian pejabat. Organisasi menilai perubahan struktural, transparansi anggaran, akuisisi teknologi pengawasan, pengawasan eksternal, serta perlindungan bagi pelapor dan saksi menjadi langkah krusial. YLBHI menambahkan bahwa pembatasan serupa harus diterapkan pada lembaga intelijen lain, termasuk Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI, dengan menolak argumen keamanan nasional atau kerahasiaan operasi sebagai pembenaran penghindaran pengawasan hukum.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional