- Yusril belum tahu apakah Gibran disadap
- Penyadapan melibatkan Presiden, menteri, politisi sejak 2025
- Tiga perwira tinggi Polri dan satu saksi ditetapkan dalam penyelidikan
WartaPurwakarta - Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyatakan belum memperoleh informasi mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi objek penyadapan dalam kasus yang menjerat tiga perwira tinggi Polri. Pernyataan itu disampaikan saat sesi tanya jawab dengan wartawan pada konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa 3 November 2026.
Menanggapi pertanyaan tentang apakah komunikasi Gibran juga disadap, Yusril menjawab, "Wallahu a'lam bish-shawab. Yang baru saya dengar adalah Bapak Presiden dan sejumlah menteri dan sejumlah politisi, jadi saya belum tahu apakah Bapak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak."
Sebelumnya, Yusril mengungkapkan bahwa penyadapan tersebut diduga menargetkan sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Prabowo Subianto, beberapa menteri, politisi, serta pengusaha. Menurut hasil penyelidikan Bareskrim Mabes Polri, aktivitas penyadapan telah berlangsung sejak Januari 2025 dan masih berlanjut hingga saat laporan diterima, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan.
Dalam rangka mengusut kasus ini, Polri telah menamai tiga perwira tinggi yang masih aktif sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta (AS), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Satu orang lagi, Irjen Slamet Uliandi (SU), ditetapkan sebagai saksi dalam penyelidikan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL