- Formappi menilai Yusril memiliki kapasitas mumpuni di bidang administrasi tata negara berkat pengalaman panjang di pemerintahan sejak era orde baru
- Relasi baik Yusril dengan Presiden Prabowo dianggap sebagai modal, namun belum tentu berarti ada kepercayaan penuh untuk pendelegasian tugas
- Dukungan politik Yusril dinilai lemah karena PBB yang pernah dipimpinnya tidak memiliki kursi di parlemen
WartaPurwakarta - Perbincangan publik soal siapa yang bakal dicalonkan Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Beragam nama mencuat dalam bursa tersebut, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai bahwa Yusril memiliki rekam jejak panjang di ranah eksekutif yang sudah dimulai sejak masa pemerintahan orde baru. Pengalaman tersebut, menurut Lucius, menjadikan kapasitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi.
"Saya kira soal kapasitas dia sebagai seorang pejabat di pemerintahan, tidak perlu diragukan lagi. Dia juga cukup cakap, misalnya di urusan administrasi tata negara," ujar Lucius kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Lucius memaparkan bahwa sosok pendamping Presiden Prabowo idealnya adalah figur yang berpengalaman serta memahami seluk-beluk pengelolaan negara. Tak kalah penting, sambungnya, orang tersebut juga harus merupakan seseorang yang dipercaya presiden untuk mengemban sebagian tugas kepresidenan.
"Dan di situ kalau kita lihat, Yusril adalah menterinya Presiden Prabowo. Ada relasi baik di sana. Tapi apakah relasi baik juga sekaligus mengatakan bahwa presiden percaya dia dan mau mendelegasikan tugas-tugas sebagian ke wakil presiden. Itu kan kita belum tahu," lanjutnya.
Meski demikian, Lucius menyoroti satu kelemahan mendasar yang dimiliki Yusril, yakni minimnya modal politik. Partai Bulan Bintang (PBB) yang pernah diketuainya tidak berhasil meraih kursi di parlemen, sehingga posisi tawar Yusril di hadapan presiden maupun koalisi partai pendukung pemerintah dinilai terbatas.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Jadi dukungan politik itu yang saya kira minim dari Yusril. Walaupun dia mantan ketua PBB, tapi kan tidak cukup punya power untuk dijadikan alat bargaining, dengan presiden dan juga dengan partai-partai koalisi," pungkasnya.
Sumber: RMOL