- Yusril menegaskan langkah Gibran menempuh jalur PTUN sia-sia karena substansi perkara sudah berkekuatan hukum tetap di MA
- Posisi hukum Gibran bukan tergugat intervensi dalam gugatan Subhan Palal sehingga tak punya hak ajukan PK
- Gibran tetap bersikeras mengikuti saran Prabowo untuk membawa bukti dokumen pendidikan dari SD hingga S1 ke pengadilan
WartaPurwakarta - Langkah hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membuktikan legalitas berkas pendidikannya dinilai menemui jalan buntu. Penilaian tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang memandang wacana membawa kembali polemik ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan membuahkan hasil lantaran Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Tanggapan tersebut merespons pengakuan Gibran yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkannya untuk terus berjuang lewat jalur PTUN. Dalam arahan itu, Gibran diminta menjalin koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) demi melayangkan permohonan peninjauan kembali (PK) atas vonis MA.
Kendati demikian, Yusril menegaskan urusan hukum ini tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan menyodorkan bukti-bukti baru. Kendala mendasar justru terletak pada kedudukan hukum atau legal standing sang wakil presiden dalam berkas sengketa yang telah diputus tersebut.
"Tidak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung, kan, sudah final. Karena materinya, materi yang sama," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Yusril menguraikan bahwa hak seseorang untuk menempuh langkah hukum lanjutan, baik banding maupun PK, terikat erat pada statusnya dalam persidangan. Pada sengketa yang dilayangkan Advokat Subhan Palal, nama Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi, sehingga ia kehilangan pijakan hukum untuk mengajukan PK.
Kondisi tersebut ia bandingkan dengan gugatan yang pernah didaftarkan oleh Mercy Siombing serta Denny Indrayana. Pada perkara tersebut, ruang perlawanan hukum bagi Gibran sempat terbuka lantaran statusnya kala itu resmi menjadi tergugat intervensi.
Berdasarkan putusan MA saat ini, subjek hukum yang sesungguhnya memegang hak mengajukan PK hanyalah Kemendikdasmen selaku pihak tergugat. Akan tetapi, Yusril membeberkan bahwa kementerian terkait condong memilih mematuhi vonis peradilan ketimbang mengambil langkah hukum lanjutan.
"Jadi dari segi hukum memang agak sulit sekarang," ujarnya.
Dalam amar putusannya, MA mewajibkan Kemendikdasmen membatalkan sekaligus mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran yang dikeluarkan pada 2019 silam. Pada pertimbangan hukum, majelis hakim turut mengaitkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang bersinggungan dengan sengketa dokumen pendidikan pada Pilpres 2024.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di lain pihak, Gibran menegaskan komitmennya untuk berpegang teguh pada arahan Prabowo. Ia berniat memperlihatkan seluruh riwayat dokumen studinya mulai dari jenjang dasar hingga tingkat sarjana demi mematahkan keraguan publik.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," kata Gibran dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Di samping itu, arahan dari Kepala Negara juga mencakup instruksi agar dirinya menjalin komunikasi intensif dengan jajaran Kemendikdasmen untuk memuluskan permohonan PK ke MA. Polemik ini menegaskan bahwa ikhtiar validasi dokumen yang ingin ditempuh Gibran masih tersandera oleh batasan aspek legal formal di mata hukum.
Sumber: Pojok Satu