Poin Penting
  • Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal Polri ditetapkan tersangka penyadapan, diancam hingga 10 tahun penjara
  • Dakwaan berlandaskan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 UU ITE
  • Yusril sebut intersepsi melibatkan Presiden Prabowo, menteri, politisi, dan pengusaha

WartaPurwakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memberikan keterangan resmi terkait penahanan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta dua jenderal Polri yang diduga terlibat dalam penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Yusril, ketiga tersangka tidak dikenakan pasal makar. Satu di antara mereka hanya dijerat dengan Pasal 258 Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP. “Pasal-pasal ini berkaitan dengan pasal intersepsi atau pasal-pasal penyadapan, yang intinya adalah pelanggaran terhadap Pasal 258 itu melakukan penyadapan tanpa hak terhadap orang lain, dan ini diancam dengan hukum yang cukup berat, dengan ancaman hukum maksimal 10 tahun penjara. Dan Pasal 332 ayat (1) ayat (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11).

Penyidik juga menambahkan bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dipakai untuk menjerat kasus ini. Pasal tersebut melarang perubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian data elektronik milik orang lain tanpa hak. Ayat (2) menambah larangan memindahkan atau mentransfer data elektronik ke sistem milik pihak yang tidak berhak. Ancaman pidana merujuk pada Pasal 147 UU ITE dengan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara.

Yusril menegaskan bahwa penyadapan tidak hanya menargetkan Presiden, melainkan juga sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha. “Sejumlah tokoh penting di negara kita telah diintersep atau disadap komunikasinya melalui handphone dan peralatan komunikasi yang lain, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, sejumlah politisi, dan sejumlah pengusaha,” tegasnya.

Daftar tersangka mencakup mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri. Satu orang lain yang diidentifikasi dengan inisial SU masih berstatus saksi dan tengah menjalani pemeriksaan.

Menko Kumham menambahkan, serangkaian pemeriksaan yang dilakukan atas laporan ke Mabes Polri telah menghasilkan bukti permulaan yang cukup. “Betul bahwa telah dilakukan satu serangkaian pemeriksaan berdasarkan laporan kepada Mabes Polri dan telah ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup, dan telah juga dilakukan pemeriksaan terhadap nama-nama yang telah disebutkan tadi,” katanya.

Ketiga tersangka kini berada dalam tahanan, penetapan status tersangka mengacu pada ketentuan terbaru Kitab Undang‑Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yusril menutup pernyataannya dengan menekankan kebutuhan memastikan seluruh prosedur hukum terpenuhi.

Sumber: Pojok Satu