- Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor memprotes keras PB Porprov XV Jabar 2026 atas dugaan keputusan sepihak dan ketidaknetralan panitia
- Atlet renang Jerimy Elyon dilarang bertanding karena ketiadaan kartu identitas meski telah mengantongi surat izin bertanding dari TD Akuatik
- Sejumlah atlet dari daerah lain yang tidak mengantongi Surat Keputusan Mutasi tetap diizinkan berlaga sehingga dinilai menabrak aturan KONI Jabar
WartaPurwakarta - Langkah hukum diambil oleh Kontingen Kabupaten Bogor menyusul rentetan keputusan sepihak yang dikeluarkan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Sikap keberatan tersebut dilayangkan lantaran pihak penyelenggara dinilai tidak siap serta merugikan posisi kontingen dalam ajang multicabang empat tahunan tersebut.
Pernyataan penolakan ini disampaikan langsung oleh Perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, Jajang Furqon, S.H, di Posko Kontingen Kabupaten Bogor yang bertempat di Bigland Hotel, Kamis (12/11/2026). Jajang menyebut langkah ini ditempuh guna menegakkan transparansi publik serta mengawal pertanggungjawaban moral.
Kabupaten Bogor pada dasarnya berkomitmen penuh menyukseskan gelaran Porprov XV Jabar 2026 sebagai sarana pemersatu warga dan wadah pembinaan talenta olahraga. Kendati demikian, komitmen itu ternodai oleh lemahnya profesionalisme panitia pelaksana.
”Kami sangat mendukung kesuksesan Porprov XV Jabar 2026. Tapi kami kecewa dengan keputusan-keputusan sepihak yang dikeluarkan PB untuk Kontingen Kabupaten Bogor. Maka dari kami resmi mengajukan protes ini,” kata Jajang.
Persoalan utama yang disorot berkaitan erat dengan netralitas PB Porprov XV Jabar 2026 bersama Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah), terutama mengenai regulasi perpindahan olahragawan. Kasus atlet renang Jerimy Elyon Masterganesa Damanik menjadi salah satu contoh kerugian fatal.
Jerimy sebenarnya telah mengantongi izin tampil lewat Surat Keputusan Nomor: 192/A1-BR/XI/2026 yang diteken oleh Technical Delegate (TD) Akuatik, Vera. Namun setibanya di arena lomba dari Amerika Serikat, perenang potensial pendulang empat medali emas ini malah dilarang turun ke kolam akibat kendala administratif ketiadaan kartu tanda pengenal (ID card).
Di sisi lain, perlakuan berbeda terjadi pada atlet balap sepeda (ICF) asal Kota Bekasi, Ida Ayu Damik Laksmi Dewi. Namanya sempat dicoret dari kepesertaan lewat Surat Keputusan Panwasrah bernomor 185/PANWASRAH/XI/2026 bertanggal 7 November 2026. Anehnya, status atlet bersangkutan mendadak berubah diizinkan berkompetisi ketika sesi technical meeting berlangsung.
Polemik kian melebar dengan munculnya deretan olahragawan yang dituding melanggar ketentuan mutasi lantaran tidak mengantongi Surat Keputusan Mutasi (SKM) sah dari daerah asal. Padahal, Pasal 4 SK Ketua Umum KONI Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2025 secara tegas memuat penyempurnaan pedoman kepindahan atlet.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Nama-nama yang dipermasalahkan mencakup Erik Ahmad Fathoni (renang Kota Bekasi), Adellia (renang Kabupaten Bekasi), Jamalidin Novardianto (ICF Kota Bekasi), Jamal Hibatullah (ICF Kota Bekasi), Rashif Amila Yaqin (triathlon Kota Bandung), Agus Damanik (atletik Garut), Idan Fauzan Richan (atletik Kota Bogor), Lydia Hawila Sitorus (golf Kabupaten Bekasi), Daffa Putra Hardian (golf Kabupaten Bekasi), Septia Ramadhani (voli putri Sumedang), serta Avinsha Nabila dan Ramdhan (taekwondo Kota Bandung).
Nama seperti Adellia, Erik, dan Rashif Amila Yaqin sebelumnya merupakan wakil Kabupaten Bogor pada Porprov 2022 di Ciamis, Subang, Kabupaten Bandung Barat, serta Tasikmalaya. Pihak Kabupaten Bogor mengklaim permohonan kepindahan ketiganya belum pernah disetujui, sehingga keikutsertaan mereka mewakili daerah lain dinilai menyalahi kepastian hukum kompetisi.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat