Poin Penting
  • DKPP melimpahkan empat dari lima aduan dugaan pelanggaran etik terkait ijazah Wapres Gibran ke tahap persidangan.
  • Pemeriksaan keempat perkara digabung dan dijadwalkan berlangsung pada 23, 24, 25 November, serta 1 Desember 2026.
  • Satu aduan dari Ibnu Jandi dinyatakan gugur karena tidak ada perbaikan dokumen administrasi hingga tenggat waktu.

WartaPurwakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersiap menggelar persidangan atas empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Rentetan perkara tersebut berpangkal dari tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DKPP Heddy Lugito menerangkan bahwa perkara yang naik ke meja hijau ini merupakan hasil penyaringan dari lima laporan yang masuk ke lembaga penegak etik tersebut. Dari tahapan verifikasi materiil, empat laporan dinyatakan lolos kualifikasi untuk disidangkan.

"Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara," kata Heddy di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Secara rinci, dua berkas awal dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil per 4 November 2026. Aduan itu diajukan oleh Muhammad Afghan Ababil, serta Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna yang mewakili Yayasan Dewi Keadilan.

Kedua laporan tersebut kemudian dilimpahkan menuju Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026 dengan nomor registrasi 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan 27-PKE-DKPP/XI/2026.

Menyusul setelahnya, dua laporan lain menyusul lolos verifikasi materiil pada 10 November 2026. Berkas aduan ini berasal dari duet Paman Nurlette bersama Novi Manaban yang teregister sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026, serta Denny Indrayana dan kawan-kawan yang terdaftar dengan Nomor Perkara 31-PKE-DKPP/XI/2026.

Heddy menjelaskan, persidangan untuk keempat perkara tersebut bakal disatukan dalam satu forum peradilan etik. Langkah penggabungan ini diambil dengan pertimbangan kesamaan sosok pihak teradu serta substansi pokok aduan yang saling bertaut.

Proses peradilan akan dipecah ke dalam empat tahapan agenda kerja. Majelis akan mengawalinya dengan mendengarkan dalil pengadu sekaligus pembacaan jawaban pihak teradu, lalu dilanjutkan dengan penggalian informasi dari pihak terkait. Tahap berikutnya mencakup pemeriksaan saksi beserta alat bukti, sebelum diakhiri dengan pendalaman keterangan dari semua pihak yang bersengketa.

"Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026," ujarnya.

Sebaliknya, satu aduan lain yang dimasukkan oleh Ibnu Jandi diputuskan gugur di tengah jalan. Sebelumnya, berkas pelaporan tersebut mengantongi status belum memenuhi syarat (BMS) saat melalui tahapan verifikasi administrasi.

Sekretariat DKPP telah melakukan pengecekan berkas administrasi pelapor sebanyak dua sesi, masing-masing pada 19 Oktober dan 6 November 2026. Surat pemberitahuan berkait hasil verifikasi tersebut juga sudah diserahkan ke pihak Ibnu Jandi pada 9 November 2026.

Ketetapan gugurnya laporan itu dituangkan secara resmi melalui Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 tertanggal 19 November 2026.

"Hingga batas waktu 18 November 2026 tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh Pengadu sehingga aduan tersebut berstatus gugur," kata Heddy.

Polemik etik ini berakar dari Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026. Di dalam putusan itu, MK memaparkan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau sertifikat kelulusan sederajat SLTA atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kendati demikian, majelis hakim MK menolak gugatan pemohon lantaran dinilai tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Pada pertimbangannya, MK juga menegaskan ketiadaan wewenang untuk menganulir perolehan maupun mendiskualifikasi kedudukan Gibran dari posisi wakil presiden seperti yang dituntut pemohon.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional