Poin Penting
  • 1,3 juta PPPK diangkat namun masih ada sekolah tanpa guru
  • Aher minta KemenPAN‑RB dan BKN teliti distribusi PPPK
  • Penempatan guru dianggap krusial untuk kualitas pendidikan

WartaPurwakarta - Ahmad Heryawan, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, menyoroti disparitas dalam penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah wilayah. Meskipun pemerintah telah menambah sekitar 1,3 juta PPPK, masih terdapat kekurangan tenaga pengajar di beberapa sekolah yang dikunjungi oleh komisi tersebut.

Aher menekankan bahwa evaluasi terhadap alokasi formasi aparatur negara diperlukan agar penempatan PPPK dapat memenuhi kebutuhan layanan publik, terutama di sektor pendidikan. Menurutnya, masalah PPPK tidak hanya terletak pada kuantitas pengangkatan atau perubahan status kepegawaian, melainkan juga pada kesesuaian penempatan dengan realitas kebutuhan lapangan.

“Pada saat negara mengangkat PPPK sangat banyak, 1,3 juta PPPK, ternyata ada kelompok pegawai yang masih kekurangan, yaitu kelompok guru. Banyak sekolah di beberapa tempat yang Komisi II kunjungi ternyata kekurangan guru,” ujarnya dalam keterangannya pada Kamis (19/11/2026).

Anggota DPR yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat II menilai temuan tersebut mengindikasikan perlunya peninjauan kembali perencanaan formasi dan distribusi PPPK. Ia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN‑RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meneliti masalah ini agar kebutuhan tenaga pengajar di tiap daerah dapat terpenuhi.

“Pada saat ada keberlimpahan PPPK, ternyata ada kekurangan guru. Nah, ini tentu harus segera ditelaah oleh KemenPAN‑RB dan BKN supaya betul‑betul ada jaminan guru tercukupi, tidak ada kekurangan guru di berbagai tempat,” tegasnya.

Aher menambahkan bahwa kekurangan guru tidak sekadar persoalan administrasi, melainkan berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda Indonesia.

“Karena guru ini sangat terkait dengan masa depan generasi. Kalau guru kemudian ada masalah dalam jumlahnya, maka nanti akan ada persoalan dalam pembinaan generasi muda ke depan,” jelasnya.

Ia menyerukan agar KemenPAN‑RB, BKN, dan kementerian terkait bidang pendidikan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan guru di setiap wilayah, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar penyesuaian formasi, khususnya di daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

“Harapan kita kepada KemenPAN‑RB dan BKN serta pihak terkait untuk segera menelaah, meneliti berapa kekurangan guru tersebut. Dan tentu saja harus ada segera pemenuhan untuk terjaminnya kualitas bangsa di hari‑hari ke depan dengan pendidikan,” pungkasnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional