Poin Penting
  • 21 guru dimutasi tanpa konfirmasi
  • Data Dapodik masih di sekolah lama bagi sembilan guru
  • PGRI belum memberi respons resmi

WartaPurwakarta - Sebanyak dua puluh satu tenaga pendidik yang bertugas di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menerima surat keputusan mutasi. Proses perpindahan tersebut mendapat sorotan karena tidak disertai pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru‑guru yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang terkumpul, usulan mutasi diajukan pada 13 Juli 2026, sementara surat keputusan (SK) disebarluaskan pada 14 Agustus 2026. Beberapa guru baru mengetahui keputusan itu setelah SK tiba di tangan mereka, menimbulkan beragam reaksi. Sebagian mengaku senang karena sebelumnya memang mengajukan mutasi, ada pula yang menerima keputusan secara formal dan siap melaksanakan tugas di sekolah baru. Namun, sejumlah guru menyatakan kekecewaan karena tidak mendapat konfirmasi sebelumnya mengenai penempatan.

Kekhawatiran tambahan muncul bagi guru yang akan segera pensiun. Mereka menilai penempatan di sekolah yang lokasinya lebih jauh dari tempat tugas lama menjadi beban, terutama menjelang masa pensiun.

Kasus yang menonjol melibatkan Imas, yang sebelumnya mengajar di SDN Cadasmekar dan kini dipindahkan ke SDN 2 Cadassari. Meskipun sudah mengajar di sekolah baru, data pribadinya masih tercatat di sekolah asal dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sementara entri di sekolah tujuan belum muncul. Situasi serupa dilaporkan oleh guru lain, termasuk Anton dan Jaenal. Secara keseluruhan, sekitar sembilan guru mengalami masalah serupa terkait sinkronisasi data Dapodik pasca mutasi.

“Jelemana pindah, sistem Dapodik tidak bisa pindah,” keluh seorang guru.

Masalah teknis Dapodik juga diperparah ketika server berada dalam tahap pemeliharaan, sehingga proses verifikasi dan pemindahan data belum dapat dijalankan dengan baik. Di samping itu, mekanisme mutasi dipertanyakan karena tidak dijelaskan apakah langkah tersebut merupakan kebijakan kepegawaian biasa atau terkait dengan tindakan disipliner. Biasanya, bila ada pelanggaran disiplin, prosedur pembinaan atau teguran terlebih dahulu diberikan sebelum keputusan mutasi diambil.

Upaya mendapatkan bantuan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) melalui perwakilan Satap Warungjeruk, yang berperan sebagai advokat dan pelindung guru, belum menghasilkan balasan resmi. Hingga saat penulisan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta belum mengeluarkan pernyataan terkait prosedur mutasi 21 guru, alasan penempatan, proses konfirmasi, maupun penyelesaian masalah data Dapodik.

Sumber: Halo Purwakarta