- Keberadaan pekerja asing di proyek BDx Data Center Jatiluhur disorot karena belum terdata di Disnakertrans, Kesbangpol, maupun kepolisian
- Pospera mendesak manajemen dan otoritas terkait membuka kejelasan status legalitas para pekerja asing tersebut
- Satintelkam Polres Purwakarta mengonfirmasi belum menerima laporan resmi dari pihak perusahaan maupun WNA terkait
WartaPurwakarta - Aktivitas sejumlah warga negara asing dalam proyek pembangunan fasilitas pusat data berbasis kecerdasan buatan milik BDX Data Centers Indonesia di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, memicu kecurigaan publik. Pasalnya, identitas para pekerja lintas negara tersebut belum masuk dalam pendataan resmi di Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam) Polres Purwakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), maupun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat.
Kondisi tersebut mendorong Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta, Sutisna Sonjaya, menuntut transparansi dari pengelola proyek dan instansi berwenang. Menurutnya, kepastian posisi hukum para tenaga kerja luar negeri itu harus dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat, termasuk rincian fungsi penugasan mereka, mulai dari tenaga ahli, konsultan, tamu korporasi, hingga buruh konstruksi lapangan.
"Ini Purwakarta, bukan negara mereka. Jika memang bekerja sebagai tenaga asing, legalitas dan izin kerjanya harus jelas. Bagaimana pengawasan Imigrasi dan Disnaker? Jangan sampai masyarakat lokal justru kehilangan kesempatan kerja yang semestinya," tegas Sutisna, Selasa (17/11/2026).
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Sutisna mendorong aparat Kantor Imigrasi, Disnakertrans daerah, serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera turun ke lapangan guna menggelar inspeksi mendadak sesuai koridor aturan perundang-undangan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dugaan ketiadaan laporan resmi itu diperkuat oleh kepolisian setempat. Kanit Pengawasan Orang Asing (POA) Satintelkam Polres Purwakarta, Aipda Beni Panatayuda, mengonfirmasi bahwa instansinya sama sekali belum menerima surat pemberitahuan maupun laporan terkait kegiatan para WNA di area proyek BDX Jatiluhur, baik dari perwakilan manajemen perusahaan maupun para individu asing bersangkutan.
Sumber: DelikJabar