- Alaikasalam menyoroti penutupan pabrik garmen dalam 10 tahun terakhir
- Ia mengajak pemerintah daerah menilai iklim investasi dan beri insentif agar lapangan kerja terjaga
- Pemerintah diminta susun peta jalan untuk mempertahankan industri padat karya di Purwakarta
WartaPurwakarta - Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi PKB, Alaikasalam, menegaskan perlunya peninjauan kembali kondisi investasi di sektor garmen dan tekstil. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 2 November 2026, setelah sejumlah perusahaan padat karya dilaporkan menghentikan operasional atau memindahkan usahanya dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, pertumbuhan investasi baru tidak otomatis menjamin kelangsungan pabrik yang sudah beroperasi, sehingga harus dipertimbangkan secara bersamaan dengan kesehatan industri yang ada. “Jika kita membandingkan lima tahun terakhir di mana Pemda sering merilis angka realisasi investasi yang masuk ke Purwakarta, kita harus jujur melihat sisi lainnya. Investasi baru yang masuk tidak sebanding dengan laju industri tekstil dan garmen yang mati atau hengkang dalam 10 tahun ke belakang,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Alaikasalam menilai Purwakarta tetap memiliki keunggulan dari segi infrastruktur dan jaringan logistik, tetapi industri garmen yang menjadi penyerap tenaga kerja utama kini dihadapkan pada masalah biaya produksi, termasuk penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK). Ia menekankan bahwa perlindungan hak pekerja harus tetap menjadi prioritas.
“Fraksi PKB tentu selalu berada di garis depan untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan penyesuaian UMK yang layak. Tapi kita juga harus realistis. Ketika pabrik seperti PT Dada Indonesia, PT Eins Trend, hingga PT Iljin Sun Garment tutup atau mangkrak, siapa yang paling dirugikan? Ya buruh kita sendiri. Mereka kehilangan pekerjaan,” jelas Alaikasalam.
Ia menambahkan pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang dapat menstabilkan industri padat karya, antara lain melalui pemberian insentif, penyederhanaan perizinan, serta kepastian pasokan listrik dan air. “Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan status quo. Jika UMK naik karena inflasi dan kebutuhan hidup, maka efisiensi birokrasi dan insentif bagi industri yang bertahan harus ditingkatkan. Jangan sampai lima tahun ke depan, Purwakarta hanya menjadi kawasan industri non-padat karya, sementara buruh garmen kita yang jumlahnya ribuan terpaksa menjadi pengangguran baru,” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Alaikasalam mengajak Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal Daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi sektor tekstil dan garmen, serta menyusun peta jalan yang jelas demi memastikan industri padat karya tetap beroperasi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. (mas/ysp)
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat