Poin Penting
  • Bulog Subang memperkuat pengawasan distribusi beras SPHP
  • Tim diterjunkan untuk memantau penyaluran di wilayah kerja Subang
  • Evaluasi mencakup jaringan mitra penyalur dan Rumah Pangan Kita

WartaPurwakarta - Perum Bulog Kantor Cabang Subang meningkatkan pengawasan atas penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Kebijakan itu ditempuh untuk mencegah penyalahgunaan oleh mitra distribusi.

Langkah tersebut diambil setelah muncul dugaan penyalahgunaan beras SPHP yang melibatkan oknum mitra penyalur di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Bulog melakukan penertiban, memperkuat kontrol, serta mengevaluasi sistem distribusi beras SPHP secara menyeluruh sebagai pelaksanaan penugasan dari pemerintah. Upaya itu diarahkan agar program stabilisasi pangan berjalan sesuai aturan dan manfaatnya diterima masyarakat.

Evaluasi internal terutama menyasar jalur distribusi yang berpotensi memunculkan penyimpangan. Dalam pembenahan tata kelola tersebut, Bulog mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Bulog Subang juga mengerahkan tim untuk mengawasi pendistribusian beras SPHP di wilayah kerjanya. Pemantauan di lapangan dilakukan guna menemukan potensi pelanggaran sejak awal serta memastikan penyaluran berlangsung tertib.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Subang, Laswenri, menyatakan pengawasan ketat diperlukan untuk menjaga integritas program SPHP. Menurut dia, seluruh mitra penyalur harus melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.

"Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah," tegasnya.

Ia mengatakan jajaran Bulog di wilayah kerja Subang terus didorong meningkatkan pengawasan distribusi. Dengan langkah itu, program SPHP diharapkan dapat disalurkan secara lebih tertib dan tepat sasaran kepada masyarakat.

Pengawasan turut diarahkan pada penataan serta penilaian jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita atau RPK, yang menjadi salah satu saluran penjualan beras SPHP kepada masyarakat. Bulog menekankan mitra wajib mematuhi ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas program pemerintah.

"Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, Bulog berupaya meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran beras SPHP agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Laswenri menegaskan penertiban dan perbaikan mekanisme penyaluran menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas SPHP dalam mendukung kestabilan pasokan dan harga beras nasional. Bulog berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengutamakan kehati-hatian serta perlindungan kepentingan masyarakat.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat