Poin Penting
  • Pengadaan tiga paket 2026 dilakukan lewat katalog elektronik
  • Dua paket diberikan kepada CV Puralaksana, satu paket ke CV Regia Tatar Persada
  • Tidak ada bukti hubungan kepemilikan antara perusahaan, menurut PPK

WartaPurwakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta memberikan keterangan resmi atas sorotan publik terkait tiga paket pengadaan tahun anggaran 2026, yakni marka jalan, rambu lalu lintas, dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Paket 1. Plt. Sekretaris Dinas sekaligus Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Wajmudin Anwar, menyatakan bahwa proses pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e‑purchasing katalog elektronik sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Anwar menegaskan bahwa dua paket pekerjaan—marka jalan senilai Rp596.488.692 dan rambu lalu lintas senilai Rp306.165.306—ditetapkan kepada CV Puralaksana, sementara paket PJU 1 dengan nilai kontrak Rp1.175.200.512 diberikan kepada CV Regia Tatar Persada. Menurutnya, pemberian dua paket kepada satu perusahaan tidak otomatis menandakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

“Tidak ditemukan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang membatasi jumlah paket pekerjaan yang dapat diperoleh satu penyedia dalam mekanisme e-purchasing,” ujar Anwar pada Minggu (8/11/2026).

Ia menambahkan bahwa paket marka jalan dan rambu lalu lintas merupakan dua tender terpisah dengan kontrak, spesifikasi teknis, serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing‑masing. Nilai total kedua paket relatif kecil sehingga tidak memenuhi kriteria monopoli sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Mengenai dugaan bahwa CV Puralaksana dan CV Regia Tatar Persada berada di bawah kontrol satu pengusaha berinisial N, Anwar menyatakan, “Terkait dugaan CV. Puralaksana dan CV. Regia Tatar Persada berada di bawah satu kendali pengusaha berinisial N, PPK menyatakan berdasarkan data yang tersedia tidak ditemukan hubungan kepemilikan maupun kepengurusan yang sama antara kedua perusahaan.” Penilaian tersebut didasarkan pada akta pendirian, data pengurus, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta catatan pada katalog elektronik. Kedua perusahaan mengerjakan paket yang berbeda dan tidak mengikuti proses tender atau seleksi yang sama, sehingga unsur persekongkolan tidak terdeteksi.

Anwar menegaskan bahwa bila terdapat indikasi kekerabatan atau hubungan keluarga antara pihak penyedia, penyelidikan menjadi wewenang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). PPK siap menyerahkan seluruh dokumen terkait untuk ditinjau otoritas berwenang.

Selain isu monopoli, perbedaan antara pagu dan nilai kontrak pada paket marka jalan (pagu Rp598.067.028, nilai kontrak Rp596.488.692) menghasilkan selisih sebesar Rp1.578.336 atau 0,26 percent. Selisih serupa juga tampak pada paket rambu lalu lintas, menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran. Dishub menegaskan bahwa semua proses telah sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama