- PWI Purwakarta bertemu pimpinan DPRD dan Setwan untuk mengklarifikasi insiden peliputan
- Peristiwa keluarnya wartawan dari rapat Banggar dinyatakan murni kesalahpahaman
- Kedua kubu saling menyampaikan permohonan maaf dan menganggap polemik selesai
WartaPurwakarta - Persoalan seputar insiden pengusiran wartawan saat peliputan rapat Badan Anggaran (Banggar) akhirnya diselesaikan melalui pertemuan bersama jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purwakarta dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purwakarta.
Agenda klarifikasi yang berlangsung pada Senin (19/10/2026) tersebut menghadirkan Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami, jajaran Wakil Ketua DPRD yang meliputi Dias Rukmana Praja, Lutfi Bamala, serta Drs. H. Entis Sutisna, didampingi Sekretaris DPRD Rudi Hartono. Forum ini difasilitasi guna meluruskan peristiwa yang sempat menuai reaksi keras dari kalangan pers.
Ketua PWI Purwakarta, Adi Kurniawan Tarigan, menyatakan bahwa penjelasan menyeluruh telah dipaparkan oleh para petinggi dewan serta pihak kesekretariatan. Menurutnya, dinamika yang berlangsung di ruangan Banggar tersebut murni dipicu oleh miskomunikasi antarkedua pihak.
“Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan pimpinan DPRD, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Hadir juga pihak Setwan dan pihak terkait lainnya. Semuanya sudah dijelaskan bahwa memang ada kesalahpahaman,” ujar Tarigan.
Tarigan menilai pembahasan tatap muka ini sukses mengurai duduk masalah secara transparan, terutama menyangkut hak kerja peliputan media di lingkungan dewan. Setelah tercapainya titik temu, kesepakatan damai pun langsung diambil di lokasi pertemuan.
“Kami juga meminta maaf dan pihak DPRD juga meminta maaf. Kami sudah mendapatkan penjelasan, tidak ada masalah lagi,” katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Insiden tersebut dialami oleh jurnalis Delik Jabar bernama Berry, yang diminta meninggalkan ruang rapat Banggar DPRD Purwakarta saat tengah mengumpulkan materi berita. Keberatan sempat disuarakan sejumlah pihak lantaran tindakan tersebut dinilai berpotensi mencederai independensi kerja jurnalistik di kantor lembaga perwakilan rakyat sebelum akhirnya kedua institusi bersepakat saling memaafkan.
Sumber: Halo Purwakarta