- Komisi IV DPRD Purwakarta menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG pengelola program MBG setelah menemukan ketidaksesuaian antara data lapangan dan laporan Dinas Kesehatan
- Ketua Komisi IV Ricky Syamsul Fauzi menegaskan bahwa data tercatat sangat berbeda dengan kondisi nyata di lapangan
- Pengawasan mencakup lima aspek utama, mulai dari higienitas dapur, kandungan gizi, legalitas izin operasional, sidak langsung, hingga ancaman sanksi penutupan bagi SPPG yang tidak patuh
WartaPurwakarta - Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu diambil setelah dewan menemukan adanya kesenjangan antara kondisi nyata di lapangan dengan data yang dilaporkan Dinas Kesehatan setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Ricky Syamsul Fauzi, menyatakan inspeksi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan dini agar kasus keracunan makanan yang telah terjadi di berbagai daerah tidak menjalar ke wilayah Purwakarta. "Ternyata, data yang tercatat sangat berbeda dengan fakta di lapangan," tegas Ricky, Sabtu (24/10/2026).
Ricky memaparkan, pengawasan yang dilakukan pihaknya terhadap operasional dapur SPPG difokuskan pada lima aspek. Pertama, standar kebersihan dan keamanan pangan, mencakup kondisi higienitas dapur, area pengolahan makanan, peralatan memasak, hingga wadah yang digunakan untuk distribusi.
Kedua, mutu kandungan gizi. Dewan memastikan bahwa setiap sajian yang diberikan kepada penerima manfaat telah memenuhi standar kelayakan konsumsi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ketiga, aspek perizinan dan legalitas, meliputi keabsahan izin operasional maupun izin bangunan yang digunakan sebagai dapur SPPG.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Keempat, peninjauan langsung atau sidak ke lokasi dapur pengolahan serta sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat program. Kelima, dewan mendorong penerapan sanksi tegas, termasuk penutupan operasional, bagi SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar yang berlaku.
Sumber: DelikJabar