- Banggar DPRD Purwakarta mempertanyakan dasar hukum pengelolaan GOR milik pemda yang dioperasikan PB PBSI
- Aset fisik GOR berada di bawah Disdik, padahal urusan olahraga dinaungi Disporaparbud
- Dua anggota Banggar mendesak penelusuran terbuka aliran dana retribusi GOR selama ini
WartaPurwakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta mencecar Pemerintah Kabupaten Purwakarta soal pengelolaan Gedung Olahraga (GOR) milik daerah yang selama ini dioperasikan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI). Dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 12 Oktober 2026, para legislator menuntut kejelasan landasan hukum pengelolaan serta transparansi arus dana retribusi dari fasilitas tersebut.
Salah satu sorotan tajam datang dari anggota Banggar Fraksi PKB, Alaiksalam. Ia menilai terjadi tumpang tindih kewenangan antarperangkat daerah yang hingga kini belum terselesaikan. Secara administratif, aset fisik GOR tercatat di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik), sementara operasionalnya dijalankan oleh PB PBSI. Kondisi itu dinilai janggal karena urusan keolahragaan semestinya menjadi ranah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud).
"Ini aset pemda, tapi dikelola PB PBSI di bawah Disdik. Dasar pengelolaannya apa, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Hal ini harus diperjelas, termasuk potensi penerimaannya bagi daerah," tegas Alaiksalam.
Senada dengan itu, anggota Banggar lainnya, Ceceng Abdul Qodir, mengingatkan agar Pemkab tidak menyelesaikan persoalan ini sekadar dengan memindahkan pengelolaan aset dari satu dinas ke dinas lain. Ia menekankan perlunya audit menyeluruh serta penelusuran rekam jejak pemanfaatan GOR sejak awal pengoperasiannya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Siapa yang mengelola, atas dasar apa, dan yang paling penting, uang dari pemanfaatan GOR selama ini mengalir ke mana? Pemkab harus menelusuri secara terbuka, termasuk pencatatan dan pertanggungjawaban keuangannya," ujar Ceceng.
Sumber: DelikJabar