Poin Penting
  • Dugaan perusahaan di Cipeundeuy tetap beroperasi setelah disegel Pemkab Subang
  • DPRD meminta Satpol PP dan perangkat daerah memeriksa kondisi perusahaan
  • Kepatuhan perizinan dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum investasi

WartaPurwakarta - Dugaan tetap berjalannya kegiatan sebuah perusahaan di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, setelah mendapat penyegelan dari pemerintah daerah mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Subang.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Subang, A. Fauzi Ridwan, mengatakan setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut harus menaati regulasi serta melengkapi seluruh persyaratan perizinan.

Persoalan itu muncul setelah Pemerintah Kabupaten Subang dan DPRD melaksanakan inspeksi mendadak terhadap perusahaan yang diperiksa karena persoalan kelengkapan izin. Setelah pemeriksaan, Satpol PP melakukan penyegelan atau penutupan sementara.

Belakangan, perusahaan tersebut diduga masih menjalankan aktivitas usaha meski status penutupan sementara telah diberlakukan. Fauzi meminta dugaan itu segera diverifikasi oleh instansi berwenang.

Menurut dia, apabila dugaan tersebut terbukti, pelanggaran itu tidak dapat dipandang ringan karena berkaitan dengan ketaatan terhadap aturan dan kewibawaan pemerintah daerah.

“Semua perusahaan di Subang harus mengikuti regulasi yang ada. Terutama perusahaan yang sudah disegel atau ditutup sementara sampai perizinannya terbit, tetapi diduga masih beroperasi. Kalau memang itu terjadi, tentu harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Fauzi.

Ia menilai keputusan penyegelan yang dikeluarkan pemerintah daerah harus dipatuhi. Penegakan aturan, kata dia, akan kehilangan efektivitas apabila perusahaan yang ditutup sementara tetap diduga melakukan kegiatan operasional.

“Pemerintah daerah bersama DPRD sudah turun langsung melakukan sidak dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Jangan sampai keputusan tersebut justru diduga tidak dipatuhi. Kalau benar masih beroperasi, ini bisa menimbulkan kegaduhan dan terkesan tidak menghargai pemerintah daerah,” ujarnya.

Fauzi mendorong Satpol PP bersama perangkat daerah terkait kembali melakukan pemeriksaan lapangan. Langkah itu diperlukan untuk memastikan aktivitas perusahaan, status perizinan, serta pemenuhan seluruh persyaratan sebelum penutupan sementara diakhiri.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap perizinan tidak dimaksudkan untuk menghambat investasi. DPRD dan pemerintah daerah, menurutnya, tetap membutuhkan kehadiran investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Subang.

Namun, kegiatan investasi harus disertai kepatuhan terhadap hukum. Perusahaan diwajibkan memenuhi ketentuan perizinan dan menjalankan keputusan pemerintah yang berlaku.

“Pemerintah daerah tentu tidak menghalangi investasi. DPRD juga sangat menyambut investasi di Subang karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi regulasi harus ditegakkan, sehingga memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi semuanya,” katanya.

Fauzi menyebut Kabupaten Subang memiliki daya tarik bagi investor, antara lain karena keberadaan Pelabuhan Patimban dan pertumbuhan kawasan industri yang ditunjang infrastruktur serta konektivitas ekonomi.

Potensi tersebut, lanjutnya, perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Menurut Fauzi, investasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh masuknya modal, tetapi juga oleh kepastian hukum dan pengawasan yang konsisten.

Karena itu, ia meminta dugaan pelanggaran perusahaan di Cipeundeuy diperiksa secara transparan dan terukur. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah diminta mengambil tindakan sesuai.

Sumber: Pojok Satu