- DPRD Subang memakai mekanisme hearing dan sidak untuk memantau pembangunan jalan
- Anggaran pembangunan jalan 2025 senilai Rp23,25 miliar untuk target 96 kilometer
- Sekitar 20 persen laporan warga berkaitan dengan kualitas jalan dan 80 persen soal jalan belum diperbaiki
WartaPurwakarta - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Subang, Hendra Purnawan, memaparkan ragam mekanisme yang diterapkan lembaganya dalam mengawal pembangunan infrastruktur. Pendekatan tersebut dijalankan melalui kombinasi pemantauan tidak langsung berupa hearing dan pengecekan fisik langsung ke titik proyek.
Dalam podcast Bincang-bincang Pasundan, Hendra menguraikan tiga fungsi utama DPRD yang mencakup legislasi, penganggaran, serta pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut dijalankan secara berlapis agar kualitas pekerjaan di lapangan benar-benar terpantau.
Salah satu sasaran pengawasan Komisi III adalah program pembangunan jalan sepanjang 2025. Proyek ini menggarap target penanganan sejauh 96 kilometer dengan nilai anggaran mencapai kurang lebih Rp23,25 miliar.
Mekanisme pengawasan tidak langsung diwujudkan lewat forum hearing bersama pihak-pihak terkait. Forum tersebut menjadi ruang untuk menelusuri sebaran penyerapan anggaran beserta tahapan penyelesaian pekerjaan. Sementara untuk memastikan mutu fisik bangunan, anggota dewan menempuh jalur inspeksi mendadak atau sidap ke sejumlah lokasi tertentu.
"Untuk tidak langsung pengawasan, kami melakukan hearing sejauh mana resapan anggaran dan penyelesaian tersebut. Kemudian kami melakukan sidak langsung ke titik-titik tertentu dalam konteks melihat kualitas," ujar Hendra.
Selain pendekatan internal, informasi dari warga turut menjadi sumber basis pengawasan. Hendra merinci bahwa kurang lebih 20 persen aduan yang masuk menyangkut mutu jalan, sementara 80 persen sisanya menyoal ruas yang belum tersentuh perbaikan. Laporan tersebut menjadi rujukan bagi dewan untuk memetakan kondisi infrastruktur di berbagai wilayah.
Ketika ditemukan persoalan, DPRD berwenang memanggil Dinas Pekerjaan Umum guna meminta klarifikasi. Jalur komunikasi dengan perangkat daerah diaktifkan untuk menelusuri kondisi pekerjaan sekaligus merumuskan langkah penyelesaian. Jika situasi menuntut keterlibatan pemerintah daerah, persoalan tersebut bisa disampaikan langsung kepada bupati atau wakil bupati.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan juga menjadi bahan rujukan dalam proses pengawasan. Temuan tersebut dianalisis dan dipantau penindaklanjurannya. Apabila ada temuan yang masih menggantung, dewan terus mendorong perangkat daerah terkait agar menuntaskan kewajiban tindak lanjut.
Rangkaian jalur tersebut membuat kerja pengawasan DPRD Subang tidak sekadar bertumpu pada administrasi. Sidang langsung ke lapangan, masukan warga, hingga temuan BPK menjadikan proses kontrol pembangunan lebih terintegrasi.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat