- FISIP Unsika bersama KPU Karawang menggelar bedah buku reformasi sistem pemilu pada 16 September 2026
- Adie Saputro dari KPU Jabar menjadi pembicara utama membahas dinamika penyelenggaraan pemilu
- Forum ini bertujuan merumuskan gagasan akademis sebagai bahan pertimbangan revisi UU Pemilu
WartaPurwakarta - Kolaborasi antara akademisi dan lembaga penyelenggara pemilu kembali diwujudkan melalui kegiatan bedah buku yang mengupas agenda reformasi sistem kepemiluan di Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang atau Unsika menggandeng Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang untuk menggelar diskusi bertajuk "Menata Ulang Sistem Pemilu Indonesia: Agenda Reformasi dalam Revisi UU Pemilu".
Acara yang berlangsung di Kampus FISIP Unsika pada Rabu, 16 September 2026, pagi hari itu mengusung tema "Di Antara Representasi dan Penyederhanaan: Politik Besaran Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Indonesia". Diskusi ini dijadikan ruang akademik untuk mendalami berbagai persoalan bawaan sistem pemilu, dengan menyoroti aspek besaran daerah pemilihan atau dapil serta distribusi kursi.
Pembukaan diskusi diisi oleh Dekan FISIP Unsika Zainal Abidin bersama Ketua KPU Kabupaten Karawang Mari Fitriana. Dua pemateri pembuka itu sama-sama menekankan bahwa ruang diskusi di lingkungan kampus memiliki peranan vital guna mengevaluasi sekaligus menyusun sistem kepemiluan yang lebih mewakili suara rakyat.
Adie Saputro yang menjabat sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dipercaya sebagai pembicara utama. Dari kursi penyelenggara, ia menyajikan tinjauan mengenai dinamika serta tantangan yang dihadapi dalam eksekusi sistem pemilu di tanah air.
Pembedahan gagasan yang tertuang dalam buku tersebut dipandu langsung oleh Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Erik Kurniawan, yang hadir selaku narasumber utama.
Jalannya diskusi dikendalikan oleh Muhammad Azmi, Sekretaris KNPI Karawang, yang bertindak sebagai moderator. Dua panelis turut melengkapi forum tersebut, melibatkan Anggota KPU Kabupaten Karawang Putra M. Wifdi Kamal dan Dwiki Yulian Reynaldi dari kalangan akademisi FISIP Unsika.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sejumlah isu krusial mencuat dalam pembahasan tersebut. Titik perhatian tertuju pada tarik menarik antara upaya menyederhanakan sistem pemilu dengan kepentingan memelihara proporsionalitas perwakilan suara warga di setiap dapil. Besaran dapil beserta pembagian kursi dipandang sebagai komponen esensial yang perlu dikaji matang dalam peta jalan reformasi sistem pemilu.
Lewat kegiatan bersama ini, FISIP Unsika dan KPU Kabupaten Karawang berupaya memperkokoh ruang dialog publik maupun akademik terkait kepemiluan. Forum ini diorientasikan sebagai sarana edukasi politik bagi sivitas akademika dan masyarakat luas. Pada akhirnya, diskusi ini diharapkan menghasilkan gagasan akademis yang bisa dijadikan bahan rujukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu ke depan.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama