- Forum WASH Karawang diadakan 3 November 2026
- 96 peserta dari pemerintah, legislatif, swasta, dan masyarakat sipil
- Sorotan pada perlindungan sungai, fasilitas sanitasi di sekolah, dan peran komunitas dalam pengelolaan
WartaPurwakarta - Pada Selasa 3 November 2026, Bapperida Karawang menjadi tuan rumah Multi Stakeholder Forum (MSF) WASH Karawang. Acara yang diselenggarakan bersama Forum CSO WASH (Water, Sanitation, Hygiene) Karawang dan Koalisi PRIMA WASH ini membahas tiga pilar utama: penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi, serta pengelolaan sampah.
Jumlah peserta diperkirakan mencapai 96 orang, mencakup perwakilan dari pemerintah daerah, lembaga vertikal, DPRD Karawang, BUMD, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta media. Dari pihak pemerintah hadir Kepala Bapperida sekaligus Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Kebersihan, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Keanekaragaman Hayati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Camat Cilamaya Wetan, dan Kepala Desa Muara. Perwakilan Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Karawang turut berpartisipasi, begitu pula delegasi dari BPK RI Jawa Barat dan Ombudsman RI Jawa Barat.
Dalam rapat, pemerintah daerah diingatkan untuk menetapkan target ambisius dalam penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang layak, bukan sekadar standar minimal. Pihak panitia menekankan pentingnya membuka peta dan data statistik WASH secara luas agar masyarakat dapat memantau progres, serta menginformasikan alokasi anggaran secara berkala.
Berbagai pernyataan disampaikan oleh tokoh-tokoh terkait. Yuda Febrian Silitonga dari Forkadas C+ menegaskan, "perlindungan sungai sebagai sumber air baku untuk air bersih dan menjaga keanekaragaman hayati perlu diakselerasi." Vina Kurnia dari PPSW Tatar Sunda menambahkan, "persoalan isu WASH hal paling dekat dan penting dengan perempuan. Negara harus hadir dan menjadi prioritas dalam kebijakan untuk mengatasi masalah air bersih yang aman sehingga perempuan tidak mendapat beban ganda. Begitu juga terkait dengan sampah, perlu infras yang memang jelas. Bahkan di Karawang mencari tempat sampah umum (red:hal simpel) sulit ditemukan di tempat umum. Dalam pemenuhan sanitasi, Pemkab Karawang harus serius melihat fasilitas MCK/WC sekolah. Kenapa ini penting ? Anak-anak tumbuh, belajar, dan melakukan aktivitas dan di sana ada anak perempuan yang mengalami menstruasi membutuhkan akses air bersih dan tempat aman untuk akses kesehatan khusus (biologis) dan jangan sampai karena ketidaktersediaan tersebut bisa mengancam kesehatan reproduksi kedepannya. Bahkan terjadi banyak kasus kekerasan/pelecehan jika infrastruktur tidak tersedia."
Pius Widiyatmoko mewakili Perkumpulan Inisiatif mengusulkan, "program dan kegiatan pemerintah terkait instalasi prasarana air bersih, sanitasi dan pengelolaan sampah yang nanti diserahterimakan pengelolaannya pada komunitas, perlu melibatkan komunitas sejak dalam merencanakan spesifikasi barang/jasa sehingga calon pengelola memahami bagaimana cara pemeliharaan dan perawatan instalasi ke depannya." Simbok Khotimah dari Serikat Perempuan Basis Tatar Sunda menyoroti dampak iklim, "banyak anggota SPB merupakan Buruh Tani dengan perubahan iklim berdampat pada ketersediaan air untuk lahan sawah (kekeringan) sehingga lahan tak bisa ditanami dan hilangnya mata pencarian, belum lagi ketika aliran sungai/irigasi utk pengairan banyak sampah..."
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kesimpulan forum menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, transparansi data, serta kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan petani dalam rangka mencapai target WASH yang berkelanjutan di Karawang.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama