Poin Penting
  • Koordinasi Imigrasi dan Disnakertrans untuk cegah TPPO dan TPPM
  • Penayangan film edukasi 10 menit sebelum penerbitan paspor
  • 50 kasus pekerja migran ilegal tercatat semester I 2026

WartaPurwakarta - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur memperkuat kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur untuk menekan praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Kepala Imigrasi Cianjur, Riky Afrimon, menyampaikan hal tersebut pada Senin di Cianjur, menekankan bahwa upaya pencegahan difokuskan pada pekerja migran Indonesia yang berangkat lewat jalur tidak resmi.

Langkah kolaboratif dimulai dengan kunjungan tim Imigrasi ke kantor Disnakertrans, yang dimaksudkan memperlancar pertukaran data, deteksi dini, serta pencegahan keberangkatan ilegal. “Kami menaruh perhatian serius terhadap persoalan TPPO dan TPPM sehingga koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Disnakertrans yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) terus diperkuat,” ujar Afrimon.

Sebagai bagian dari strategi, Imigrasi Cianjur memperketat proses verifikasi permohonan paspor, memastikan setiap dokumen perjalanan diterbitkan sesuai dengan tujuan yang sah. Selain itu, petugas menayangkan film berdurasi sekitar sepuluh menit yang menguraikan risiko TPPO dan TPPM kepada pemohon sebelum layanan diberikan. Setelah menonton, pelamar diminta menandatangani surat pernyataan yang menyatakan mereka telah memahami bahaya tersebut.

Denny Widya Lesmana, kepala Disnakertrans Cianjur, menilai bahwa sinergi yang semakin erat dengan Imigrasi dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini serta memperluas cakupan upaya pencegahan. Menurutnya, pada semester pertama 2026 tercatat sekitar lima puluh kasus pekerja migran asal Cianjur, mayoritas melalui jalur nonprosedural.

“Kami mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian mulai dari lingkungan keluarga, RT, hingga pemerintahan desa, ketika hendak bekerja ke luar negeri tidak mudah tergiur tawaran oknum yang menjanjikan gaji besar namun secara ilegal,” kata Lesmana.

Kedua lembaga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk menyebarluaskan informasi serta edukasi mengenai prosedur keberangkatan yang sah ke luar negeri.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat