Poin Penting
  • Kepala desa terpilih harus selaras dengan RPJMD Kabupaten Karawang
  • Pilkades 2026 akan diselenggarakan secara digital
  • DPRD Komisi I mendukung perubahan peraturan untuk sinkronisasi kebijakan desa dan kabupaten

WartaPurwakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menegaskan bahwa para calon kepala desa yang akan dipilih dalam Pilkades Serentak 2026 wajib menyesuaikan visi serta rencana kerja mereka dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang.

Menurut Endang, selain mengimplementasikan sistem pemungutan suara secara digital, yang menjadi prioritas utama adalah memastikan bahwa program pembangunan desa yang diajukan selaras dengan RPJMD. “Yang lebih penting bagi kami adalah bagaimana para kepala desa yang nanti terpilih mulai dari sekarang diarahkan untuk mengikuti RPJMD Bupati. Ini yang lebih penting buat kami,” ujarnya.

DPRD Karawang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam mengawasi pelaksanaan Pilkades berbasis teknologi, baik dari perspektif regulasi maupun kesiapan operasional. Endang menilai digitalisasi pemilihan desa merupakan inovasi signifikan, namun ia menekankan bahwa adopsi teknologi tersebut harus diikuti dengan harmonisasi kebijakan pembangunan antara tingkat kabupaten dan desa.

Sinkronisasi tersebut diharapkan tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga program desa tetap berhubungan dengan target pembangunan Kabupaten Karawang. “Kami berharap kebijakan Karawang Maju bisa diterjemahkan ke dalam visi dan misi para kepala desa. Sehingga target dan sasaran RPJMD Bupati bisa selaras dengan kebijakan pembangunan di desa,” katanya.

Endang menegaskan bahwa wewenang desa tetap harus dijalankan sesuai peraturan perundang‑undangan, namun koordinasi dan penyesuaian kebijakan tetap diperlukan, terutama mengingat desa memperoleh dukungan anggaran melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) dan skema lainnya.

Dari sisi peraturan, Endang menyampaikan bahwa Komisi I DPRD telah menginisiasi perubahan peraturan daerah untuk mendukung penyesuaian regulasi yang berkaitan dengan Pilkades. “Komisi I sudah melakukan langkah untuk melakukan perubahan peraturan daerah. Tentu ini bagian dari dukungan kebijakan kaitannya dengan regulasi,” jelasnya.

Mengenai Pilkades digital, Endang menilai sistem tersebut berpotensi menjadi contoh bagi wilayah lain. “Kalau melihat sistem ini, Pilkades dengan sistem digital adalah terobosan baru yang bisa menjadi prototipe. Karawang punya potensi untuk menjadi daerah yang bisa dijadikan contoh,” ujarnya.

Ia juga memperingatkan bahwa fokus pada perangkat teknologi saja tidak cukup; diperlukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, khususnya pemilih yang belum terbiasa dengan aplikasi digital, agar proses pemilihan dapat berjalan lancar dan inklusif.

Sumber: Pojok Satu