- Komisi IV DPRD Purwakarta menggelar RDP bersama BGN Purwakarta, SPPG, dan Dinkes pada Rabu (16/9/2026) membahas SLHS Program MBG
- Dari 158 SLHS terdata pada SPPG, lebih dari enam sertifikat terindikasi palsu dan Dinkes tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk dokumen bermasalah
- Ketua Komisi IV Ricky Syamsul Fauzi mendukung DPMPTSP menempuh jalur hukum serta meminta Dinkes memperketat penerbitan SLHS dengan HACCP
WartaPurwakarta - Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Purwakarta, seluruh Koordinator Kecamatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta di Ruang Rapat DPRD Purwakarta, Rabu (16/9/2026), untuk membedah dugaan pemalsuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
RDP tersebut dipicu oleh terbongkarnya dugaan pemalsuan dokumen SLHS oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dari total 158 SLHS yang terdata pada SPPG, terdeteksi lebih dari enam sertifikat yang terindikasi palsu.
Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta Ricky Syamsul Fauzi menegaskan Dinas Kesehatan daerah tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk dokumen bermasalah tersebut. Pihaknya mendukung penuh langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku instansi yang dirugikan untuk menempuh jalur hukum.
"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemalsuan berkas harus dilaporkan. Kami mendukung DPMPTSP untuk melapor, dan informasi dari Dinas Kesehatan menyebutkan kasus ini sudah berproses di pihak kepolisian," ujar Ricky, Rabu (16/9/2026).
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain mengusut dugaan dokumen palsu, Komisi IV DPRD Purwakarta meminta Dinas Kesehatan memperketat proses penerbitan SLHS. Ricky menekankan penilaian kelayakan standar wajib menerapkan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), bukan hanya indikator fisik sederhana seperti tata kelola ruang bersih dan kotor.
Sumber: DelikJabar