- Komisi IV DPRD Purwakarta membongkar dugaan pemalsuan SLHS dalam program MBG pada RDP Rabu (16/9/2026)
- Korwil BGN Purwakarta Gilang D menyatakan verifikasi dan penerbitan SLS merupakan kewenangan Dinkes, bukan BGN maupun kepala SPBG
- Dari 198 dapur MBG di Purwakarta, seluruhnya diklaim telah mengantongi SLHS dan dapur terindikasi palsu dipanggil untuk pengurusan ulang.
WartaPurwakarta - Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta membongkar dugaan pemalsuan Surat Keterangan Layak Higiene Sanitasi (SLHS) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Purwakarta, Rabu (16/9/2026).
RDP tersebut menghadirkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Gizi Nasional (BGN), serta Koordinator Kecamatan (Korcam) MBG se-Kabupaten Purwakarta untuk mengklarifikasi temuan dokumen kelayakan sanitasi ilegal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Purwakarta, Gilang D, menegaskan bahwa verifikasi dan penerbitan SLS sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Kesehatan, bukan BGN maupun kepala SPBG.
"Terkait SLS palsu bukan di ranah kami, melainkan di Dinkes. Verifikasi dan pengawasannya ada pada Dinkes, sementara kepemilikan SLS menjadi kewajiban mitra SPBG," ujar Gilang kepada media, Rabu (16/09/2026).
Meskipun pengawasan SLHS bukan kewenangan langsung BGN, Gilang memastikan pihaknya aktif memonitor kelengkapan dokumen tersebut di lapangan.
Dari total 198 dapur MBG yang beroperasional di Purwakarta, seluruhnya diklaim telah mengantongi SLHS. Terhadap dapur yang terindikasi menggunakan SLHS palsu, BGN bersama Dinkes telah memanggil kepala SPPG dan mitranya untuk melakukan pengurusan ulang sesuai prosedur resmi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Mitra sudah diarahkan oleh Dinkes untuk menempuh prosedur yang benar, dan saat ini seluruh ceklis persyaratan dari Dinas Kesehatan sudah terpenuhi," jelasnya.
Sumber: DelikJabar