Poin Penting
  • Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pada Kamis (22/10/2026)
  • Mereka mendesak dugaan keracunan makanan dalam program MBG yang berdampak pada ratusan orang diusut tuntas
  • DPRD Kota Cirebon bersama Komisi III telah melakukan sidak ke salah satu SPPG dan berencana memanggil pengelolanya

WartaPurwakarta - Puluhan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (22/10/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, termasuk percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan, jaminan ketersediaan BBM bersubsidi, penguatan stabilitas rupiah, serta pengusutan dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi berlangsung dengan pengawalan personel kepolisian. Para mahasiswa yang mengenakan jaket hijau dan pakaian hitam menyampaikan aspirasi melalui orasi di sekitar gerbang gedung dewan.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani mengatakan, tuntutan yang dibawa mahasiswa berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Dalam isu karhutla, mahasiswa meminta pemerintah mempercepat penanganan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

"Mereka meminta agar penanganan kebakaran karhutla dilakukan dengan cepat, meningkatkan status menjadi siaga bencana, sekaligus meminta seluruh pelaku atau mafia-mafia ditangkap," kata Harry.

Persoalan pasokan BBM bersubsidi juga menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan. Mahasiswa meminta distribusi bahan bakar dijaga agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu, terutama menyusul keterlambatan ketersediaan BBM di sejumlah tempat.

Harry mengatakan, mahasiswa berharap pasokan BBM bersubsidi tetap terjamin hingga penghujung 2026 dan dapat berlanjut pada tahun berikutnya.

"Mahasiswa meminta agar ketersediaan BBM bersubsidi sampai akhir tahun dan tahun berikutnya tetap tersedia," ujarnya.

Selain itu, mahasiswa menyoroti pentingnya menjaga nilai tukar rupiah. Mereka meminta kebijakan pemerintah dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan mencegah tekanan ekonomi yang semakin berat.

Tuntutan lain yang mendapat perhatian ialah dugaan keracunan makanan dalam program MBG di Kota Cirebon. Insiden tersebut berdampak pada ratusan orang. Mahasiswa meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan pihak yang terbukti bertanggung jawab dikenai tindakan tegas.

Mereka juga menilai penanganan perkara tidak semestinya hanya berujung pada sanksi administratif apabila penyelidikan menemukan dugaan tindak pidana.

Harry menyatakan, proses hukum harus diterapkan jika terdapat bukti kesengajaan atau pelanggaran yang memenuhi unsur pidana.

"Kalau ada unsur kesengajaan dan ada yang bisa dipidana, harus dilakukan dengan tegas," tegasnya.

Untuk menindaklanjuti pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, DPRD Kota Cirebon bersama Komisi III telah melakukan inspeksi mendadak ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

DPRD juga menjadwalkan pemanggilan terhadap pengelola SPPG dalam waktu dekat. Pemanggilan itu akan membahas penerapan prosedur operasional standar, khususnya terkait pengolahan dan penyediaan makanan dalam program MBG.

"Kemarin DPRD Kota Cirebon bersama Komisi III sudah melakukan sidak di SPPG. Dalam waktu dekat, kami berencana mengundang pihak SPPG agar tetap memperhatikan SOP," pungkas Harry.

Sumber: Pojok Satu