Poin Penting
  • Pansus XV DPRD Jabar selesaikan pembahasan Ranperda PPLH Purwakarta hingga Pasal 122
  • Penyesuaian sistematika, pembagian wewenang, sanksi administratif dan pidana, serta mekanisme pengawasan
  • Ketua Pansus Jenal Arifin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup provinsi menyatakan dukungan dan siap ajukan ke Kemendagri

WartaPurwakarta - Pansus XV DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup, Biro Hukum & HAM Sekretariat Daerah, dan lembaga terkait menutup sesi penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Purwakarta pada Kamis 1 Oktober 2026. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pembahasan seluruh pasal hingga nomor 122.

Perubahan yang diadopsi meliputi penataan kembali struktur, urutan penomoran, serta alokasi tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tanpa mengubah isi pokok yang telah disepakati sebelumnya. Di antara poin penting yang ditetapkan, terdapat penegasan peran masing‑masing dalam penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, penataan sanksi administratif dan pidana, serta penetapan prosedur pengawasan atas pelanggaran berulang.

Pembagian sanksi administratif juga diatur secara proporsional antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bertujuan memberi kepastian hukum di lapangan. Ketua Pansus XV DPRD Jawa Barat, Jenal Arifin, menyatakan rasa syukur atas selesainya proses tersebut. "Kita bersyukur pembahasan Pansus ini selesai hari ini. Beberapa pasal telah kita koreksi bersama agar relevan dengan kondisi saat ini. Semua sudah disepakati dan clear. Kita harapkan Perda ini menjadi benteng kokoh utama menjaga kelestarian lingkungan di Jawa Barat," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menambahkan bahwa hasil kesepakatan pada 1 Oktober menjadi landasan untuk mengajukan Ranperda ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup. "Kesepakatan seluruh klausul pada 1 Oktober ini menjadi dasar kami melangkah ke tahap pengajuan ke Kemendagri dan KLH. Kami mengapresiasi Pansus XV atas pengawalan yang sangat komprehensif demi terwujudnya Perda yang berkualitas dan implementatif," katanya.

Sumber: Pojok Satu