Poin Penting
  • tiga fokus utama: inspeksi SPPG, sistem prasmanan MBG, validasi data 3B
  • Vicon bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan BGN Sudaryono 28 Oktober 2026
  • Pemerintah daerah wajib laporkan hasil inspeksi secara digital dan tanggapi insiden keamanan pangan dengan penghentian sementara

WartaPurwakarta - Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Agung Suriatmadja, menegaskan bahwa Kabupaten Purwakarta harus menindaklanjuti tiga prioritas untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus pertama mencakup inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Fokus kedua menitikberatkan pada dukungan pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan, sementara fokus ketiga mengharuskan validasi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Pernyataan tersebut disampaikan Agung setelah mengikuti Vicon Sosialisasi Surat Edaran tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada Rabu, 28 Oktober 2026, dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Kepala BGN Sudaryono. "tujuannya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar keamanan pangan, serta didukung data penerima manfaat yang akurat," disampaikan dalam rapat tersebut.

Mengenai inspeksi SPPG, Agung menekankan peran Satgas MBG kabupaten/kota yang harus berkoordinasi dengan unsur BGN untuk memeriksa keamanan pangan, legalitas, sumber daya manusia, kelayakan lahan, serta keselamatan kerja. "Terkait inspeksi SPPG, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan peran Satuan Tugas atau Satgas MBG kabupaten/kota bersama unsur BGN di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap keamanan pangan, legalitas dan sumber daya manusia, serta kelayakan lahan dan keselamatan kerja," kata Agung. Hasil pemeriksaan selanjutnya wajib dilaporkan melalui platform digital sebagai dasar pemantauan dan perbaikan.

Pada aspek MBG berbasis prasmanan, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan infrastruktur sekolah, menugaskan guru pendamping, dan melakukan ekspansi secara bertahap berdasarkan evaluasi. Keamanan pangan menjadi perhatian utama, termasuk pemeliharaan suhu makanan dan penyajian tepat waktu.

Validasi data 3B, menurut Agung, memerlukan keterlibatan lintas sektor mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPPKB, Dinsos P3A, pemerintah desa, kader Posyandu, hingga kepala wilayah. "Validasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas, data keluarga, status penerima manfaat, dan lokasi layanan sehingga intervensi program dapat lebih tepat sasaran," ujar Agung.

Selain itu, Pemkab Purwakarta diminta memastikan perizinan SPPG, mengawasi kebersihan serta pengelolaan limbah, dan menyediakan aset serta tenaga kerja bagi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satgas MBG. "Apabila terjadi kejadian fatal terkait keamanan pangan, pelaporan dan pengujian sampel harus segera dilakukan, disertai penghentian sementara operasional SPPG hingga perbaikan diselesaikan," ucap Agung.

Melalui partisipasinya dalam koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjamin bahwa Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, dengan menekankan keamanan pangan, akurasi sasaran penerima manfaat, dan peningkatan gizi masyarakat.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat