- Kelanjutan proyek data center BDx CGK 4 di Jatiluhur masih menunggu perampungan dokumen AMDAL
- Pemprov Jabar membentuk lima tim tenaga ahli guna mendampingi Pemkab Purwakarta tanpa menggeser kewenangan daerah
- Tim ahli melibatkan perwakilan BRIN, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, serta Perum Jasa Tirta II
WartaPurwakarta - Aktivitas konstruksi fasilitas data center berbasis kecerdasan buatan BDx CGK 4 di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, terpantau belum kembali bergulir. Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengerahkan lima tim tenaga ahli guna mengawal proses perumusan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang tengah ditangani Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Langkah pendampingan teknis ini dipaparkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi seusai merampungkan pembahasan proyek tersebut di Gedung Negara, Kompleks Pemkab Purwakarta, Senin (5/10/2026).
Jajaran tenaga ahli yang diutus Pemprov Jabar berasal dari lintas instansi, mencakup Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), serta Perum Jasa Tirta II. Dedi menekankan bahwa kepengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berikut penyusunan AMDAL merupakan ranah mutlak pemerintah kabupaten, sehingga pihak provinsi tidak memiliki hak untuk mengambil alih tugas tersebut.
“Yang pertama kan PBG dan Amdal itu menjadi kewenangannya Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dan saya tidak memiliki otorisasi untuk mencampuri pelaksanaan Amdal,” kata Dedi.
Kendati demikian, Pemprov Jabar tetap menurunkan para pakar agar evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan lingkungan proyek tersebut berjalan tepat sasaran dan tidak ceroboh.
“Dan selanjutnya mulai hari ini Amdalnya mulai rapat untuk membahas, tetapi memang ada tambahan tim. Jadi Pemprov Jabar menyiapkan lima tim ahli untuk mendampingi Pemda Purwakarta dalam menyusun Amdal,” ujarnya.
Dedi mengingatkan dokumen AMDAL yang disusun harus sanggup memetakan serta meminimalisasi potensi risiko, mulai dari proses pengerjaan konstruksi hingga gedung tersebut resmi difungsikan.
“Agar Amdal yang dikeluarkan Amdal yang komprehensif, objektif, termitigasi berbagai potensi yang ditimbulkan dan akibat pembangunan data center dan termasuk juga penggunaan data center ini,” katanya.
Ia juga menegaskan agar seluruh hal ihwal teknis tidak didasarkan atas perkiraan sepihak semata, melainkan mesti berpijak pada kajian ilmiah yang mendalam.
“Jadi kalau persoalan teknis dan teknologi, ya harus dibahasnya dengan ahli akademisi, enggak mungkin kita dibahas berdasarkan katanya,” ujar Dedi.
Dari jajaran pakar, perwakilan tim ahli BRIN Dini Fronitasari menyampaikan bahwa rincian kriteria yang wajib dipenuhi pihak BDx akan dibahas tuntas dalam forum AMDAL. Mitigasi awal telah dirumuskan sebelum tahapan proyek diberi ruang untuk dilanjutkan kembali.
“Ya nanti dibahas di Amdal dan kita sudah memitigasi beberapa requirement yang harus dilakukan oleh BDx,” kata Dini.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dini menekankan bahwa seluruh pembangunan pusat data harus mengacu pada dokumen lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak memicu kerugian bagi ekosistem maupun warga setempat.
“Sehingga nantinya pembangunan ini juga berdasarkan Amdal yang terverifikasi, tervalidasi, terukur dan juga tidak mengurangi atau merugikan masyarakat, terutama masyarakat di Waduk Jatiluhur,” ujarnya.
Di luar faktor ekologis, Dedi menitipkan pesan agar keberadaan investasi fisik ini mampu memberi dampak nyata bagi efisiensi sistem birokrasi pemerintahan daerah di wilayah Jawa Barat.
“Ini harus memiliki manfaat bagi layanan publik, terutama layanan publik seluruh Pemda di Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Berdasarkan situasi di lapangan pada Senin, area proyek pusat data BDx tersebut masih tampak sepi dan belum memperlihatkan adanya aktivitas pembangunan fisik.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama