Poin Penting
  • Polisi mengamankan 1.110 liter solar bersubsidi dalam 74 galon yang diangkut menggunakan mobil pikap
  • Pria berinisial AM (43) diduga menampung solar dari para sopir truk seharga Rp 6.700 per liter untuk diniagakan kembali ke Subang
  • Pelaku dijerat regulasi migas dan UU Cipta Kerja dengan ancaman hukuman enam tahun penjara serta denda maksimal Rp 60 miliar

WartaPurwakarta - Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi berhasil dibongkar kepolisian di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Seorang lelaki berumur 43 tahun berinisial AM diduga menampung solar dari sejumlah pengemudi truk bertarif Rp 6.700 per liter, sebelum nantinya dijual kembali menuju kawasan Subang.

Operasi penindakan berawal dari kecurigaan anggota Unit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) yang tengah menjalankan tugas patroli di Jalan Alternatif Bukit Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakancikao, Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 22.15 WIB.

Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP I Made Purwantara menjelaskan bahwa kecurigaan tim patroli tertuju pada satu unit angkutan barang yang melintas pada malam hari tersebut.

“Petugas mencurigai sebuah mobil pikap yang bagian muatannya ditutup terpal. Setelah dilakukan pemeriksaan, kendaraan tersebut diketahui mengangkut puluhan galon berisi solar bersubsidi,” kata Made, Rabu (28/10/2026).

Setelah muatan dibuka, aparat mendapati 1.110 liter atau kurang lebih 1,1 ton solar subsidi. Bahan bakar tersebut dikemas ke dalam 74 galon, dengan kapasitas masing-masing wadah mencapai 15 liter. Komoditas itu diangkut memakai mobil pikap Mitsubishi Colt T12 SS PU 1.5 FD warna hitam keluaran tahun 2008 berpelat nomor F 8123 FU.

Selain mengamankan solar, penyidik turut menyita armada pikap bersangkutan beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK). Kepolisian kini masih menelusuri jejaring pasokan BBM tersebut, termasuk aliran pembelian dari sopir truk dan target pembeli di Subang.

“Untuk kepentingan penyidikan, kami akan mengirimkan sampel BBM ke BPH Migas untuk pengujian laboratorium, meminta keterangan ahli, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan kejaksaan,” ujar Made.

Terkait aktivitas pengangkutan dan perniagaan BBM bersubsidi tanpa izin tersebut, AM disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukuman yang menanti AM berupa kurungan penjara maksimal enam tahun serta sanksi denda paling banyak Rp 60 miliar.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama