Poin Penting
  • Pria 39 tahun berinisial AS ditetapkan tersangka pemalsuan lima sertifikat SLHS
  • Sertifikat palsu dibuat dengan mengubah rekomendasi Dinas Kesehatan yang tidak pernah diterbitkan
  • Tersangka dituduh menawarkan jasa pengurusan sertifikat senilai Rp5‑7 juta per SPPG

WartaPurwakarta - Seorang pria berinisial AS, berusia 39 tahun, kini menjadi tersangka dalam penyelidikan kasus dugaan pembuatan lima Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) palsu yang dipergunakan oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purwakarta. Penetapan tersangka dilakukan oleh Polres Purwakarta setelah hasil penyelidikan mengungkap adanya dokumen yang tidak pernah memperoleh rekomendasi resmi dari Dinas Kesehatan.

Informasi awal diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta pada Senin, 17 Agustus 2026, pukul 09.11 WIB, setelah staf DPMPTSP dan petugas Dinas Kesehatan melaporkan temuan tersebut. Pemeriksaan data menunjukkan lima SPPG menggunakan sertifikat yang nomor dan tanggalnya tidak terdaftar di sistem DPMPTSP, serta rekomendasi yang disebutkan dalam sertifikat tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.

Selanjutnya, penyidik menemukan bahwa dokumen palsu tersebut disusun dengan memodifikasi surat rekomendasi SLHS milik SPPG Babakanciako Ciwareng 2 atau SPPG Polres Purwakarta. Perubahan mencakup identitas SPPG, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan. Menurut Kapolres Purwakarta, AKBP Febri Nurzam, kepatuhan pada prosedur resmi dalam pengurusan perizinan menjadi hal yang sangat penting. Ia menambahkan bahwa kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi pengelola layanan agar selalu memverifikasi keaslian dokumen yang dipergunakan.

Penyelidikan mengindikasikan bahwa AS menawarkan jasa pengurusan sertifikat SLHS kepada sejumlah SPPG dengan tarif antara Rp5 juta hingga Rp7 juta per satuan. Untuk memodifikasi dokumen, ia diduga melibatkan seorang lain berinisial ADS, yang juga dikenal sebagai “U”. Dari total tujuh SPPG yang terkait, lima di antaranya berada di wilayah Cibinong, Jatiluhur; Citalang 3, Munjuljaya; Sirnagalih 2, Maniis; serta Nangewer 1 dan Neglasari 1 di Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Barang bukti yang diamankan meliputi lima lembar SLHS yang diduga palsu, cetakan percakapan WhatsApp, satu komputer, satu printer, serta ponsel Redmi A5 milik tersangka. Selain itu, polisi juga menyita bukti transfer biaya pengurusan sertifikat dan dokumen rekomendasi serta SLHS asli milik SPPG Babakanciako Ciwareng 2 yang menjadi sumber perubahan.

Kasus ini diproses dengan mengacu pada Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi merupakan dokumen yang mengatur standar higiene dan sanitasi, sehingga keabsahannya harus dipastikan melalui instansi berwenang.

Kasi Humas Polres Purwakarta, IPTU Tini Yutini, mengingatkan pengelola SPPG dan masyarakat luas untuk tidak tergoda oleh tawaran pengurusan dokumen melalui jalur tidak resmi. “Pastikan dokumen perizinan diperoleh melalui prosedur resmi dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jangan hanya mengandalkan dokumen yang ditawarkan pihak lain tanpa melakukan verifikasi. Jika menemukan dugaan pemalsuan dokumen atau praktik mencurigakan, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat” .

Sumber: Radar Karawang - Purwakarta