- FSAL Kecamatan Kota mendesak penundaan proyek Klinik Miracle di Munjul Jaya
- Pertemuan lapangan menyoroti empat persoalan izin termasuk PBG, AMDAL, Andalalin, dan K3
- Aliansi Kian Santang resmi menyerahkan laporan aduan ke Satpol PP Purwakarta untuk verifikasi
WartaPurwakarta - Aktivitas pengerjaan gedung Klinik Miracle yang berlokasi di Kelurahan Munjul Jaya didesak untuk disetop sementara oleh Forum Silaturahmi Antar Lembaga (FSAL) Kecamatan Kota. Sikap tersebut diambil lantaran pihak forum mempertanyakan kelengkapan dokumen legalitas proyek kesehatan tersebut.
Desakan ini mengemuka saat FSAL Kecamatan Kota bertemu dengan pihak pelaksana proyek Klinik Miracle di lokasi konstruksi pada Selasa (7/10/2026). Mediasi dalam pertemuan tersebut ditengahi langsung oleh Kapolsek Purwakarta Kota Kompol Enjang Sukandi.
Dalam dialog itu, empat instrumen perizinan utama disorot oleh FSAL, mencakup kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dokumen lingkungan atau AMDAL, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), hingga standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Ketua Resort Gibas Kota Purwakarta Bebeng, yang hadir bersama rombongan FSAL Kecamatan Kota, menginginkan jajaran manajemen Klinik Miracle turun langsung ke lokasi guna memberikan klarifikasi terbuka, bukan hanya diwakili pekerja proyek.
“Harapan kami dari Forum Silaturahmi Antar Lembaga (FSAL) Kecamatan Kota meminta pihak manajemen Klinik Miracle untuk bisa hadir di tengah-tengah kami agar bisa tahu apa yang kami pertanyakan dari empat poin tersebut bisa terdengar dengan jelas,” tegas Bebeng.
Bebeng menilai pengerjaan fisik di lokasi semestinya dibekukan terlebih dahulu jika persyaratan administratif belum dikantongi secara lengkap.
“Kami minta jika perizinan belum selesai, pekerjaan yang sedang dilakukan saat ini tolong diberhentikan sementara sebelum izin terbit,” tegasnya.
Audiensi di area proyek tersebut belum menghasilkan keputusan final karena FSAL bergeming menuntut perjumpaan langsung dengan pucuk pimpinan manajemen klinik.
Melihat kondisi tersebut, Kapolsek Purwakarta Kota Kompol Enjang Sukandi mengimbau kedua pihak tetap menjaga iklim komunikasi yang kondusif agar polemik tidak berlarut-larut.
“Saya berharap dari kedua belah pihak bisa jalan berkomunikasi dengan hati yang dingin agar permasalahan bisa ketemu titik persoalan yang ada. Mudah-mudahan ada kesepakatan yang bisa diterima,” ujar Kompol Enjang di lokasi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di samping menggelar audiensi langsung, perkara perizinan gedung ini juga telah dilayangkan secara resmi kepada Satpol PP Kabupaten Purwakarta untuk ditindaklanjuti.
Laporan tersebut diajukan melalui Laporan Pengaduan (LAPDU) Nomor 014/ALS PWK/Slt/X/2026 oleh Koordinator Aliansi Kian Santang Jakaria atau Jack, didampingi Sekretaris Iip Saepudin atau Iponk.
“Kami serahkan ke Satpol PP sebagai penegak Perda. Biar profesional dan objektif,” pungkas Jack.
Kini, gabungan lembaga tersebut menantikan langkah inspeksi lapangan dari Satpol PP Kabupaten Purwakarta guna memastikan status legalitas serta menertibkan pelaksanaan proyek agar selaras dengan aturan perundang-undangan.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama