Poin Penting
  • PSU Perumahan Griya Ciwangi telah diserahterimakan dan tercatat sebagai aset Pemkab Purwakarta
  • Dokumen serah terima memuat klausul jaminan tanah yang membebankan tanggung jawab gugatan kepada PT Dian Anyar Sakti selaku pihak pertama
  • Pemkab Purwakarta tengah berkoordinasi lintas OPD dan menunggu hasil kajian untuk menentukan mekanisme penyelesaian ruislag

WartaPurwakarta - Persoalan sertifikat rumah bagi warga Perumahan Griya Ciwangi, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, belum juga menemukan penyelesaian. Para penghuni yang sudah lama menempati rumah di kawasan tersebut masih menantikan kepastian status tanah mereka, yang terikat dalam polemik mekanisme ruislag.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Purwakarta, Wening Galih Pramudia, menyatakan persoalan yang membelit Griya Ciwangi tidak semata-mata menyangkut urusan PSU. Masalah ini, menurutnya, juga melibatkan mekanisme ruislag yang berada di bawah kewenangan perangkat daerah lain.

"Memang ada beberapa hal, mulai dari pemberian izin, kemudian terkait PSU, sampai serah terima PSU. Kalau terkait ruislag, itu mungkin di DPMD. Kita mulai memitigasi dan berkoordinasi dengan lintas OPD," kata Wening kepada Halo Purwakarta, Senin (28/9/2026).

Koordinasi telah dijalin dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), khususnya pada bidang yang menangani aset. Selain itu, Pemkab Purwakarta juga berencana mengikutsertakan bagian hukum dalam pembahasan guna memperkuat landasan kebijakan yang akan diambil.

Sementara langkah konkret masih ditunggu, pemerintah mengaku belum dapat mengambil keputusan sebelum hasil kajian dari berbagai pihak rampung.

"Untuk hari ini masih menunggu proses kajian dari berbagai pihak. Keputusan nanti seperti apa, mungkin berdasarkan hasil kajian tadi," ujar Galih.

Di sisi lain, status PSU Perumahan Griya Ciwangi sendiri sebenarnya sudah memiliki kejelasan. Berdasarkan dokumen yang dipegang Disperkim, PSU perumahan yang dikembangkan oleh PT Dian Anyar Sakti itu tercatat telah diserahterimakan kepada pemerintah daerah dan masuk sebagai aset Pemkab Purwakarta.

Meski demikian, dalam dokumen serah terima tersebut terdapat klausul khusus mengenai jaminan atas tanah. Klausul itu menegaskan bahwa pihak pertama menanggung jaminan agar pihak kedua tidak menghadapi tuntutan maupun gugatan yang berkaitan dengan tanah. Bila di kemudian hari tuntutan itu muncul, seluruh tanggung jawab berada di pundak pihak pertama.

"Pihak pertama di sini adalah PT Dian Anyar Sakti dan pihak kedua adalah pemerintah daerah," jelas Galih.

Pemerintah, kata Galih, terus berupaya mencari solusi terbaik seraya menunggu hasil kajian yang sedang berjalan. Sejumlah regulasi yang sudah diterbitkan turut dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan.

"Adapun nanti arah kebijakan dari pemerintah akan lebih mendasarkan pada hasil kajian yang sedang berjalan," pungkasnya.

Sumber: Halo Purwakarta