Poin Penting
  • Ofi Sofyan Gumelar menegaskan larangan pinjam bendera dalam semua metode pengadaan
  • Pemerintah Kabupaten Purwakarta rencanakan pelatihan internal dan bimbingan teknis via Zoom dengan LKPP
  • Surat edaran bupati akan disiapkan untuk memperkuat kepatuhan, dengan target pengawasan maksimal 2027

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta menegaskan kembali kewajiban mematuhi larangan “pinjam bendera” dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Purwakarta, Ofi Sofyan Gumelar, menyampaikan hal tersebut kepada wartawan pada Senin 2 November 2026.

Menurut Ofi, standar larangan tersebut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026, yang melarang penggunaan nama perusahaan lain atau pengalihan seluruh pekerjaan kepada pihak ketiga. “Secara normatif, tidak boleh ada praktik pinjam bendera dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seluruh pihak wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Adapun untuk menyatakan ada atau tidaknya praktik tersebut, diperlukan bukti dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa nilai paket atau jenis metode pengadaan tidak menjadi faktor pembeda dalam menilai potensi pelanggaran. “Kami tidak dapat memastikan kondisi setiap paket hanya berdasarkan pengamatan umum. Karena itu, yang terus kami tekankan adalah kepatuhan terhadap aturan. Apabila ada indikasi pelanggaran, hal tersebut perlu diverifikasi terlebih dahulu,” kata Ofi.

Untuk meningkatkan pemahaman aparat dan penyedia, pemerintah daerah akan mengadakan rangkaian pelatihan kompetensi pada minggu ini, mencakup internal bagian pengadaan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Dalam minggu ini, kita akan melaksanakan penguatan kompetensi terlebih dahulu, baik bagi internal bagian pengadaan barang dan jasa maupun Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, terkait ketentuan tersebut,” jelasnya.

Selain itu, akan diadakan bimbingan teknis secara daring bersama narasumber dari LKPP melalui platform Zoom, guna memastikan penerapan aturan secara konsisten. Pemerintah juga tengah menyiapkan surat edaran bupati yang akan mengacu pada pedoman resmi LKPP, sebagai landasan bagi seluruh unit kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

“Penguatan pemahaman dan pengawasan ini akan kita maksimalkan pada 2027 mendatang agar pelaksanaan pengadaan semakin tertib dan sesuai ketentuan,” pungkas Ofi.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat