- Anggota DPRD Jabar Pipik Taufik Ismail menggelar agenda reses di Desa Cibodas, Bungursari, Purwakarta
- Beragam aspirasi mengemuka mulai dari jalan rusak 700 meter, masalah listrik sejak 1994, hingga permohonan rutilahu
- Kang Pipik menegaskan APBD Jabar senilai puluhan triliun harus kembali ke rakyat dan bebas dari korupsi
WartaPurwakarta - Desa Cibodas yang terletak di Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, menjadi titik pelaksanaan agenda reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, pada Minggu (4/10/2026).
Kegiatan penjaringan aspirasi yang digelar oleh legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut turut dihadiri Ketua DPC PDIP Purwakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD Purwakarta, H. Entis Sutisna. Pertemuan ini difokuskan untuk mendengarkan langsung rintangan dan kebutuhan mendesak yang dihadapi penduduk di tingkat akar rumput.
Sejumlah persoalan krusial diutarakan oleh masyarakat dalam sesi temu wicara tersebut. Keluhan yang mengemuka mencakup sektor kesehatan, penataan lingkungan, keterbatasan jaringan listrik, permohonan program rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga sarana perhubungan darat. Terkait akses transportasi, warga membeberkan adanya jalur milik kabupaten berjarak sekitar 700 meter yang tak kunjung tersentuh pengaspalan maupun perbaikan.
“Kita sebenarnya belum punya jalan provinsi, Pak. Tapi jalan kabupaten kurang lebih 700 meter. Sampai saat sekarang belum ada realisasi untuk pembangunan jalan,” ujar warga dalam dialog tersebut.
Masyarakat menaruh harapan agar persoalan akses mobilitas tersebut dapat dituntaskan melalui koordinasi terpadu antara pihak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Selain akses perhubungan, warga mengeluhkan kondisi pemukiman Desa Cibodas yang masih berkutat dengan predikat lingkungan tertinggal serta minim fasilitas penunjang.
“Desa Cibodas ini disebut desa kumuh, bisa juga disebut desa kumuh, Pak,” ungkap warga.
Kebutuhan pasokan listrik pun tidak luput dari perhatian. Penduduk memaparkan bahwa tiang listrik sebenarnya sudah terpasang di wilayah mereka sejak 1994, namun penyambungan jaringannya mengalami hambatan berkepanjangan hingga kini.
Di sisi lain, desakan perbaikan tempat tinggal turut disuarakan agar keluarga prasejahtera bisa memperoleh hunian yang lebih manusiawi lewat kucuran program rutilahu.
“Barangkali nanti ada bantuan rutilahu, Pak. Ini penting sekali karena masyarakat kita banyak, intinya masih yang di bawah kemiskinan,” katanya.
Isu seputar pemenuhan sarana dan jaminan kesehatan warga juga menjadi poin yang diserahkan kepada wakil rakyat tersebut untuk ditindaklanjuti.
Merespons rentetan masukan dari konstituennya, Kang Pipik menjabarkan esensi pengelolaan kas negara yang ditarik dari pungutan pajak masyarakat. Menurutnya, seluruh penerimaan tersebut wajib dikembalikan sepenuhnya demi kesejahteraan publik melalui penyediaan fasilitas serta pelayanan yang optimal.
“Uang pajak yang dikumpulkan oleh negara, hasil dari pungutan pajak terhadap warga negara, itu dikumpulkan. Itu bisa menjadi ribuan triliun,” kata Kang Pipik.
Ia menguraikan bahwa kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki nilai yang fantastis untuk menopang kebutuhan warga.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Kalau provinsi mah APBDnya puluhan triliun, kurang lebih Rp31 sampai Rp40 triliun. Itu uangnya APBD Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Kang Pipik, anggaran dengan skala masif itu harus difokuskan pada program yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Ia menganalogikan kontestasi pemilihan kepala daerah sebagai akad penitipan mandat dan uang dari warga kepada pemimpin yang dipercaya.
“Konsepnya, saya nitip ke mana, usaha yang dipilih ke mana, saya nitip duit saya. Supaya dipergunakan dengan baik dan benar. Supaya dibalikkan ke masyarakat dengan baik dan benar,” tuturnya.
Ia pun memperingatkan aparatur dan pengelola kebijakan publik agar tidak bermain-main dengan alokasi anggaran masyarakat.
“Sesuai peruntukannya, ulah disalahgunakan, ulah dikorupsi, ulah dipakai kawin, dan lain-lain,” tegas Kang Pipik.
Sumber: Halo Purwakarta