Poin Penting
  • Pengendara motor di Purwakarta kerap nekat melintas rel kereta api karena antrean panjang saat palang pintu tertutup
  • Warga mendesak pemerintah daerah membangun overpass atau underpass khusus kendaraan roda dua
  • UU No. 22 Tahun 2009 mengatur sanksi kurungan maksimal tiga bulan bagi pelanggar perlintasan kereta api

WartaPurwakarta - Perilaku pengendara sepeda motor yang nekat menerobos perlintasan sebidang rel kereta api di berbagai titik di Kabupaten Purwakarta masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Selain mengancam keselamatan jiwa, kondisi itu juga berulang kali memicu kemacetan berkepanjangan setiap kali palang pintu perlintasan diturunkan.

Situasi tersebut mendorong warga setempat untuk menuntut pemerintah daerah segera mewujudkan pembangunan jembatan layang atau terowongan yang diperuntukkan khusus bagi kendaraan roda dua. Bersamaan dengan itu, aparat penegak hukum mulai mengintensifkan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap para pelanggar.

Di sejumlah perlintasan yang memotong kawasan permukiman dan jalan alternatif di Purwakarta, pemandangan pengendara motor menumpuk di belakang palang pintu sudah menjadi hal lumrah. Waktu tunggu bisa memanjang hingga puluhan menit, terutama ketika rangkaian kereta barang atau kereta jarak jauh melintas secara berurutan.

Karena terdesak waktu dan ingin mempersingkat perjalanan, tidak sedikit pengendara yang akhirnya mencari celah dengan melewati rel, baik melalui perlintasan resmi maupun jalur liar yang tidak dijaga petugas.

Asep Sunandar (38), warga Purwakarta yang sehari-hari mengandalkan jalur itu sebagai komuter, menyampaikan aspirasi agar infrastruktur penyeberangan segera dibangun. "Kami sangat berharap ada pembangunan jembatan layang atau underpas khusus untuk motor. Kalau nunggu kereta lewat, bisa telat masuk kerja atau anak sekolah. Tapi kalau nekat lewat rel, serem juga, nyawa taruhannya. Kalau ada jembatan khusus motor, akses jadi cepat, aman, dan tidak campur dengan mobil," ujarnya saat ditemui di lokasi, Rabu (7/10/2026).

Pandangan serupa disampaikan tokoh masyarakat setempat, Usep Rohman, yang menilai keberadaan jembatan penyeberangan khusus motor akan berdampak langsung pada kelancaran mobilitas warga sekaligus mengurangi penumpukan kendaraan di jalan utama ketika palang pintu sedang tertutup. "Kami menunggu realisasi infrastruktur penyeberangan, sebaiknya aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) Purwakarta menegakkan aturan secara tegas demi keselamatan warga itu sendiri," tandasnya.

Secara hukum, pelanggaran di perlintasan kereta api sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beleid itu menegaskan bahwa pengemudi yang tidak menghentikan kendaraannya ketika sinyal telah berbunyi dan palang pintu mulai diturunkan dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau sanksi denda. Apabila pelanggaran tersebut berujung pada kecelakaan, ancaman hukumannya jauh lebih berat.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat