Poin Penting
  • Inspektorat Karawang mengaudit 67 desa yang masa jabatan kepalanya segera berakhir
  • Baru 21 desa yang menuntaskan tindak lanjut temuan, 46 desa lainnya masih belum
  • Kepala desa diberi waktu 60 hari sejak menerima LHP, jika lalai berpotensi diteruskan ke aparat penegak hukum

WartaPurwakarta - Inspektorat Kabupaten Karawang telah merampungkan pemeriksaan terhadap 67 desa yang kepala desanya akan mengakhiri masa jabatan. Kendati demikian, hingga pertengahan September 2026, hanya 21 desa yang sudah menuntaskan kewajiban menindaklanjuti temuan hasil audit. Sebanyak 46 desa sisanya masih menyisakan persoalan yang belum diselesaikan.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Karawang Taopik Maulana menuturkan, langkah audit tersebut merupakan amanat regulasi bagi kepala desa yang masa jabatannya segera berakhir. Pemeriksaan wajib digelar paling lambat enam bulan sebelum periode jabatan usai.

“Inspektorat sudah menyelesaikan kewajibannya. Kami mengaudit 67 kepala desa sesuai regulasi. Bagi kepala desa yang akan habis masa jabatannya, enam bulan sebelum berakhir memang harus dilakukan audit,” ujarnya, Rabu (16/9).

Taopik memaparkan, rangkaian audit bermula dari pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada kepala desa terkait berakhirnya masa jabatan. Setelah itu, kepala desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Berdasarkan laporan itu, DPMD melayangkan surat permohonan pemeriksaan kepada Inspektorat.

Pemeriksaan terhadap 67 desa tuntas pada 28 Agustus 2026, lalu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan pada awal September. “LHP sudah kami serahkan dan dihadiri langsung oleh kepala desanya,” kata Taopik.

Dari total 67 desa yang diperiksa, 21 desa tercatat telah merampungkan tindak lanjut temuan. Desa-desa itu meliputi Desa Bojongsari, Kecamatan Tirtamulya; Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari; Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari; Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru; Desa Lemahmukti, Kecamatan Lemahabang; Desa Pulosari, Kecamatan Telagasari; Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes; Desa Kalangsuria dan Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok.

Selanjutnya Desa Baturaden dan Desa Klari, Kecamatan Klari; Desa Tirtasari dan Desa Karangsinom, Kecamatan Tirtamulya; Desa Lemahabang Wadas, Kecamatan Lemahabang Wadas; Desa Kertasari, Kecamatan Pangkalan; Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari; Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat; Desa Muktijaya, Kecamatan Cilamaya Kulon; Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek; serta Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya.

Menurut Taopik, penyelesaian temuan menjadi salah satu rujukan pemerintah daerah dalam mengeluarkan rekomendasi pencalonan kembali bagi kepala desa petahana yang hendak berlaga di Pilkades Serentak 2026. “Bagi kepala desa yang akan mencalonkan kembali, harus mendapat rekomendasi dari Pak Bupati. Salah satu dasar penerbitan rekomendasi itu adalah bebas temuan,” jelasnya.

Meski begitu, kewajiban menuntaskan temuan tak hanya dibebankan kepada kepala desa yang kembali maju. Kepala desa yang memilih tidak mencalonkan diri pun tetap harus menyelesaikan seluruh temuan hasil pemeriksaan. Taopik menegaskan, tenggat 60 hari sejak penerimaan LHP diberikan kepada setiap kepala desa untuk merampungkan tindak lanjut. “Bagi kepala desa yang mencalonkan lagi maupun tidak, tetap harus menyelesaikan temuan. Diberikan waktu selama 60 hari sejak menerima LHP,” tegasnya.

Bila tenggat itu terlewati tanpa penyelesaian, persoalan tersebut berpotensi dilimpahkan kepada aparat penegak hukum (APH) sesuai ketentuan yang berlaku. Inspektorat menargetkan seluruh kewajiban dan temuan rampung sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama