- Wakil Ketua DPRD Jabar mengusulkan pengalihan anggaran pembangunan gapura Candi Bentar dan penyertaan modal Sanggabuana ke sektor ekonomi produktif dalam APBD 2027
- Total anggaran rumpun ekonomi di dinas mitra Komisi II hanya sedikit di atas Rp900 miliar dengan 75 persen terserap belanja pegawai
- Penyertaan modal BUMD Sanggabuana dinilai perlu ditunda karena payung hukum berupa perda belum rampung
WartaPurwakarta - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin mendorong agar dana yang semula dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur simbolik, seperti gapura Candi Bentar di perbatasan wilayah, serta penyertaan modal holding BUMD Sanggabuana, dipindahkan guna memperkuat sektor perekonomian produktif dalam APBD Tahun 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Acep sebagai tanggapan atas klarifikasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap ucapannya ketika menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Siasah dan Harakah Sosialisme Islam". Acep menjelaskan bahwa ia berbicara selama satu setengah jam dalam forum itu, namun yang tersebar luas hanyalah potongan video berdurasi 30 detik. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan usulan serupa.
"Begini Kang Gub dongengnya. Saya itu mengisi diskusi bertema siasah dan harakah sosialisme Islam. Saya berbicara panjang. Dari sejam setengah saya spill dinamika pembahasan APBD 2027. Saya menemukan rumpun ekonomi dinas-dinas mitra Komisi II anggarannya sedikit, Kang Gub," ujar Acep dalam sosial medianya yang dikonfirmasi di Bandung, Senin.
Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan timnya, Acep memaparkan bahwa total anggaran pada rumpun ekonomi di dinas-dinas mitra Komisi II DPRD Jabar hanya berkisar sedikit di atas Rp900 miliar. Dari jumlah itu, sekitar 75 persen habis diserap untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal bagi program penggerak ekonomi menjadi sangat sempit.
Di sisi lain, ia menemukan adanya alokasi cukup besar pada dinas lain untuk pembangunan fisik, termasuk pembuatan gapura candi bentar sebagai penanda perbatasan daerah. Meski tidak mempersoalkan legalitas proyek tersebut, Acep menilai pengalihan anggaran ke sektor ekonomi jauh lebih mendesak, terutama karena tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat sendiri menitikberatkan pada urusan produktivitas.
"Apakah boleh dibangun? Tentu boleh, tidak akan dilarang atau ditegur, kan di Gedung Sate juga saya mah tidak bicara apa-apa. Tapi ini kan sekarang itu tema RKPD-nya juga urusan produktivitas. Artinya urusan perekonomian," katanya.
Menurut Acep, tujuan dari pengalihan anggaran itu adalah agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, angka pengangguran menurun, rasio gini menyempit, serta kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat Jawa Barat semakin terbuka lebar. Selain itu, produktivitas petani, nelayan, dan pelaku ekonomi lainnya diharapkan turut naik.
"Dan nilai jualnya makin kompetitif. Begitu. Nah intinya itu, saya (saat itu) mendongengkan itu, Kang," kata Acep.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain anggaran gapura perbatasan, Acep juga menyoroti alokasi penyertaan modal bagi holding BUMD Sanggabuana. Menurutnya, dana tersebut sebaiknya dialihkan sementara ke sektor perekonomian karena payung hukum berupa peraturan daerah yang mendasarinya belum tuntas disusun.
"Yang kedua ada anggaran oleh saya juga dibicarakan, yaitu anggaran penyertaan modal BUMD Sanggabuana mending digeser dulu pada perekonomian karena perda-nya belum selesai. Yang ketiga anggaran-anggaran terkait dengan belanja-belanja pendukung digeser kepada perekonomian supaya yang tadi tujuannya," tutur Acep.
Terkait penjelasan Gubernur Dedi Mulyadi soal Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan beasiswa santri, Acep mengungkapkan bahwa anggaran kegiatan MTQ di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memang tidak tersedia pada tahun 2026 dan baru direncanakan untuk tahun 2027. Ia menegaskan akan turut memeriksa ketersediaan anggaran tersebut. Sementara untuk beasiswa santri, Acep menilai kebijakan itu merupakan bentuk afirmasi yang perlu dicermati lebih lanjut.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat