Poin Penting
  • Rahmat Effendi menawarkan lima skema pembiayaan kreatif guna mengatasi keterbatasan fiskal di tengah pertumbuhan Pelabuhan Patimban
  • Iwan Syahrul Anwar mengusung integrasi tata kelola birokrasi lewat penyelarasan sistem SIPD, Singa Breade, dan Sajati
  • Kontestasi calon Sekda Subang 2026 menghadirkan pendekatan strategis antara penguatan anggaran dan pembenahan mesin pemerintahan

WartaPurwakarta - Tahapan penyampaian visi dan misi dalam seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten Subang tahun 2026 memunculkan pertarungan gagasan strategis mengenai tata kelola birokrasi dan akselerasi pembangunan daerah ke depan. Dua nama yang memaparkan konsep berbeda dalam proses tersebut adalah Rahmat Effendi dan Iwan Syahrul Anwar.

Rahmat menitikberatkan terobosannya pada penguatan ruang fiskal daerah, sementara Iwan memusatkan perhatian pada penyelarasan kinerja aparatur birokrasi. Kendati menempuh jalur berbeda, kedua figur tersebut memiliki tujuan serupa, yakni mendorong pemerintah daerah bekerja lebih efektif guna merealisasikan target pembangunan dan mempercepat pelayanan publik.

Dalam paparannya, Rahmat menilai persoalan mendasar yang dihadapi Kabupaten Subang saat ini adalah keterbatasan kemampuan APBD. Kondisi tersebut menjadi kian mendesak untuk ditangani lantaran wilayah Subang sedang mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi baru, didorong oleh pengoperasian Pelabuhan Patimban serta perluasan kawasan industri.

Arus investasi yang masuk menuntut sokongan fasilitas pendukung, infrastruktur yang mumpuni, serta pelayanan masyarakat yang prima. Mengingat kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan, Rahmat mengajukan pendekatan pembiayaan kreatif atau creative financing guna mendiversifikasi sumber-sumber pendanaan pembangunan tanpa sekadar mengandalkan kas pemerintah.

Gagasan pembiayaan alternatif yang dirumuskannya mencakup lima instrumen. Skema pertama yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bagi proyek strategis yang membutuhkan investasi besar. Kedua, pemanfaatan mekanisme Bangun Guna Serah serta optimalisasi aset-aset milik pemerintah daerah.

Ketiga, penguatan kapasitas BUMD agar dapat mengambil peran dalam rantai pasok ekonomi di kawasan industri. Keempat, sinkronisasi alokasi CSR dari berbagai korporasi agar selaras dengan agenda prioritas daerah. Terakhir, optimalisasi peran BAZNAS untuk menopang program jaring pengaman sosial, bantuan beasiswa, hingga pengembangan kapasitas UMKM. Melalui konsep ini, jabatan Sekda diproyeksikan sebagai konsolidator kebijakan anggaran yang memastikan seluruh program daerah memiliki kepastian pembiayaan.

Di sisi lain, Iwan Syahrul Anwar memandang tantangan utama Subang justru berakar pada cara kerja mesin birokrasi, bukan semata pada ketersediaan dana. Menurut Iwan, pemerintah daerah membutuhkan sebuah sistem terukur yang mampu menghubungkan beban kerja setiap ASN dan perangkat daerah langsung dengan indikator capaian pembangunan.

Sebagai langkah konkret, Iwan menggagas model integratif dengan mengonsolidasikan tiga sistem administrasi yang sudah berjalan di Pemkab Subang, yaitu SIPD, Singa Breade, dan Sajati. Ketiga instrumen digital tersebut disatukan menjadi pusat kendali kinerja birokrasi. Melalui integrasi ini, data perencanaan, realisasi program, hingga tahapan evaluasi capaian seluruh perangkat daerah diproyeksikan dapat terkoneksi secara transparan dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat