- Ratusan mahasiswa dan aktivis lingkungan menerobos penjagaan Pendopo Bupati Kuningan menuntut penolakan proyek panas bumi Gunung Ciremai
- Bupati Dian Rachmat Yanuar mengaku tidak mengetahui isu geothermal tersebut namun akhirnya menandatangani surat penolakan
- Kementerian ESDM melelang 14 wilayah kerja panas bumi termasuk WKP Gunung Ciremai berkapasitas cadangan 40 MW dengan target COD 25 MW pada 2033
WartaPurwakarta - Unjuk rasa menentang rencana eksplorasi panas bumi di kawasan Gunung Ciremai berakhir ricuh di halaman Pendopo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Senin (5/10/2026). Ratusan mahasiswa serta pegiat lingkungan dari Kuningan dan Cirebon berhasil menembus barikade petugas sebelum akhirnya disambut langsung oleh Bupati Kuningan.
Sekitar pukul 11.25 WIB, peserta aksi tiba menggunakan mobil komando sambil membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap proyek geothermal. Mereka kemudian menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah secara tegas menolak rencana tersebut.
Beragam elemen turut bergabung dalam aksi ini, di antaranya Serikat Rakyat Ciremai, BEM Uniku, BEM Unisa, GMNI Kuningan, PMII Kuningan, ISIF Cirebon, serta sejumlah kelompok lainnya.
Situasi mulai memanas saat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kuningan, Usep Sumirat, tampil memberikan penjelasan terkait isu panas bumi kepada peserta aksi. Penjelasan itu tidak meredakan ketegangan. Massa justru menerobos pengamanan dan bertahan di area Pendopo.
Kemarahan peserta aksi meningkat karena tidak ada pejabat Pemkab Kuningan yang bersedia secara resmi menemui mereka untuk menandatangani nota penolakan. Spanduk bernada kritik terhadap sikap diam pemerintah daerah turut dibentangkan. Perwakilan GMNI Kuningan, Galih, menegaskan dalam orasinya, "Kami secara tegas menolak geothermal."
Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan menjadi alasan utama penolakan. Peserta aksi asal Cirebon, Fahmiatul, menyebutkan bahwa proyek ini berpotensi memicu "krisis air bersih" bagi masyarakat di wilayah Cirebon dan Kuningan. Pengunjuk rasa lainnya menilai kegiatan eksplorasi di kawasan konservasi Gunung Ciremai dapat merusak ekosistem secara serius. Seorang peserta bernama Fillah menyatakan bahwa penolakan ini merupakan aspirasi lintas elemen.
Salah satu peserta dalam Voxpopuli menyampaikan sikapnya dengan tegas, "apa pun itu geothermal itu kita tolak." Di luar isu panas bumi, massa juga mendesak penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kuningan.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar akhirnya keluar menemui para pengunjuk rasa. "Saya sama sekali tidak mengetahui tentang isu geothermal," ujarnya. Ia menjelaskan bahwa proyek panas bumi tersebut dikabarkan akan dilelang dan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dian juga mengungkapkan belum menerima surat resmi apa pun dari Kementerian ESDM terkait rencana itu.
Setelah mendapat desakan kuat dari massa, Bupati Dian akhirnya membubuhkan tanda tangan pada surat penolakan proyek geothermal Gunung Ciremai.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Langkah tersebut memantik respons dari berbagai pihak. MD KAHMI Kuningan menyatakan keprihatinannya atas situasi yang terjadi. Presidium KAHMI, Nanan Abdul Manan, menilai bupati berada dalam posisi yang sulit dan menyebut "Bupati bukan pihak yang menentukan seluruh aspek teknis proyek geotermal." KAHMI mendorong agar dilakukan dialog bersama yang melibatkan Kementerian ESDM, pakar lingkungan, akademisi, serta perwakilan warga terdampak.
Gelombang penolakan ini mencuat setelah Kementerian ESDM membuka lelang sejumlah wilayah kerja panas bumi. Berdasarkan data yang tercatat, kementerian tersebut melelang 14 wilayah kerja panas bumi dengan target kapasitas mencapai 732 MW. WKP Gunung Ciremai tercatat memiliki cadangan 40 MW, dengan COD 25 MW yang ditargetkan tercapai pada 2033. Selain itu, draf revisi RTRW Kuningan 2026-2046 memuat rencana pembangunan PLTP di Kecamatan Pasawahan. Sebelumnya, KAWALI Kuningan telah meminta agar proses lelang ditunda hingga kajian dampak terhadap sumber air dipublikasikan secara terbuka.
Hingga pemberitaan ini disusun, Kementerian ESDM belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi tuntutan penghentian lelang WKP Gunung Ciremai. Pemkab Kuningan pun menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat terkait proyek tersebut.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat