- Rp1,3 miliar dialokasikan untuk dua mobil dinas
- Aktivis minta alih dana ke perbaikan kontainer sampah dan armada pemadam kebakaran
- Pengadaan dipertanyakan saat RAPBD-P 2026 dibahas
WartaPurwakarta - Aktivis dan pengamat sosial Irwan Herwanto menilai rencana pembelian dua kendaraan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar tidak sejalan dengan prioritas anggaran daerah. Menurut data yang terungkap dalam rapat paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2026, biaya yang diajukan mencapai Rp 1,3 miliar.
Herwanto menyebut bahwa alasan teknis terkait usia kendaraan operasional yang dibangun pada tahun 2009 memang dapat dipahami, namun ia menekankan bahwa pemimpin daerah harus memiliki “sense of crisis” serta empati terhadap kebutuhan masyarakat. “Masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang senantiasa hadir untuk masyarakat dengan kebutuhan empati publik dan sense of crisis,” ujarnya pada Selasa (29/9/2026).
Aktivis tersebut menyoroti ketimpangan alokasi, mengingat fasilitas publik seperti kontainer sampah di kota Banjar telah mengalami kerusakan akibat korosi, serta armada pemadam kebakaran yang sering mogok karena usia tua. Ia berpendapat bahwa dana sebesar Rp 1,3 miliar seharusnya dialihkan untuk memperbaiki kontainer sampah yang “bolong‑bolong” dan memperbaharui peralatan pemadam kebakaran, alih-alih digunakan untuk mobil dinas.
“Ini memperlihatkan ironi pemerintah daerah yang sigap mengalokasikan anggaran untuk mobil dinas senilai Rp 1,3 miliar. Namun, terkesan lamban membenahi fasilitas publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegas Herwanto.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia juga mengingatkan bahwa penetapan pengadaan mobil dinas pada saat efisiensi anggaran dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah. “Anggaran pengadaan mobil dinas ini saya harap dikoreksi oleh Gubernur dan dialihkan untuk perbaikan kontainer sampah yang rusak. Selain itu, dapat juga digunakan untuk kebutuhan dasar lain yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik,” pungkasnya.
Sumber: Harapan Rakyat