- Puluhan aksi gabungan turun di depan Kantor Bupati Tasikmalaya 24 September 2026
- Hanya 9 dari 299 dapur SPPG berizin PBG, 8 ber‑SLF, hampir semua tanpa SPS Tahap 2
- Keluhan orang tua tentang makanan mengandung hama dan bau tak sedap, serta tuduhan monopoli pemasok oleh yayasan pengelola
WartaPurwakarta - Pada Kamis, 24 September 2026, sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam aliansi menyalurkan protes terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Bupati Tasikmalaya dan dihadiri oleh perwakilan dari Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Tasikmalaya, Garsex, Forma, BWRC, Aliansi Masyarakat Cijugang, serta Aliansi Bongkar Racun Negara.
Ketika massa demonstran mencoba memasuki gedung bupati, petugas keamanan menahan mereka. Insiden dorongan singkat di pintu utama segera reda setelah para peserta memutuskan melanjutkan protes melalui sesi orasi bergantian.
Keluhan utama yang diangkat menitikberatkan pada dugaan pelanggaran hukum dan standar kebersihan di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Tasikmalaya. Data yang disampaikan oleh koordinator aksi JAMAN, Givan, mengungkap bahwa dari 299 dapur yang beroperasi, hanya sembilan yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan delapan yang telah memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Selain itu, hampir seluruh dapur belum memiliki Sertifikat Standarisasi Pelayanan Publik (SPS) Tahap 2, sementara instalasi pengolahan air limbah (IPAL) masih dalam kondisi tidak memadai dan berpotensi mencemari lingkungan.
Givan menegaskan alasan protes dengan pernyataan berikut: "Sikap kami jelas dan tidak akan bergeser. Keselamatan anak tidak boleh dikorbankan demi kecepatan sebuah program. Kami bukan menolak niat baik MBG, tapi kami menolak caranya dijalankan hari ini. Dipaksakan cepat, tapi lupa memastikan dapurnya legal dan aman betul."
Keluhan orang tua siswa juga menjadi sorotan. Mereka melaporkan bahwa makanan yang disajikan mengeluarkan aroma tidak sedap dan terdapat jejak hewan serta serangga, termasuk kadal, ulat, kecoa, dan cicak, khususnya pada paket ompreng di daerah Parungponteng. Selain masalah kebersihan, aliansi tersebut menuding adanya praktik monopoli dan penetapan biaya (fee) oleh yayasan pengelola bahan pangan, yang dinilai merugikan petani, peternak, dan usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) setempat.
Pihak pemerintah daerah memberikan respons melalui kehadiran Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, perwakilan Dinas Kesehatan, serta Koordinator SPPI Kabupaten Tasikmalaya. Koordinator SPPI, yang mewakili Badan Gizi Nasional, menyatakan bahwa tuntutan massa dipertimbangkan secara serius.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Aksi protes berakhir tanpa benturan lebih lanjut, namun menimbulkan
Sumber: Harapan Rakyat