Poin Penting
  • Transfer ke Daerah untuk Subang berkurang sekitar Rp350 miliar pada kurun 2026 dan 2027
  • Bupati Reynaldy memetakan empat sektor tumpuan guna mendongkrak pendapatan daerah
  • Penertiban sewa aset pemda diberlakukan ketat terhadap swasta hingga partai politik

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Subang bergerak memetakan sejumlah langkah strategis guna mengerek Pendapatan Asli Daerah menyusul penyusutan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat sekitar Rp350 miliar pada 2026 dan 2027.

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita Budi Raemi membeberkan empat pos penerimaan yang dibidik untuk memperkuat postur fiskal daerah tanpa membebani warga. Keempat pos tersebut mencakup intensifikasi pajak via Badan Pendapatan Daerah, peningkatan performa Badan Usaha Milik Daerah, penertiban pemanfaatan aset tanah pemda, serta revitalisasi kawasan Pujasera.

Pada sektor perpajakan, Reynaldy mendorong Bapenda bertindak lebih agresif menyisir potensi yang selama ini belum tergarap optimal, terutama dari aktivitas korporasi di Subang, seperti pajak air tanah serta konsumsi makanan dan minuman.

“Bapenda tugas nyari duit. Jadi saya sampai push ke Bapenda. Bagaimana caranya potensi sekecil apapun yang bisa kita cari,” kata Reynaldy dalam program Bincang-Bincang Pasundan.

Langkah penguatan penerimaan tersebut, menurut Reynaldy, tetap mengedepankan prinsip keadilan agar tidak menambah beban masyarakat.

“Kita harus cari uang, kita harus mencari sumber PAD yang maksimal tapi jangan membebankan masyarakat lagi,” ujarnya.

Mengenai entitas bisnis daerah, bupati menekankan agar BUMD tidak lagi bersandar pada kucuran penyertaan modal APBD. BUMD dituntut bertransformasi menjadi roda penggerak ekonomi yang mampu menyumbang dividen dengan pemenuhan target tahunan yang ketat.

“BUMD harus mandiri cari peluang-peluang itu. Saat kondisi fiskal hari ini yang sangat keterbatasan ini, BUMD menjadi salah satu kaki pemda untuk bisa mencari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Subang,” katanya.

Optimalisasi aset tanah milik Pemkab Subang turut menjadi fokus pembenahan. Reynaldy menegaskan seluruh pemanfaat lahan daerah, baik kelompok masyarakat maupun pelaku usaha komersial, diwajibkan memenuhi ketentuan sewa secara tertib.

Ketegasan penagihan sewa tersebut berlaku setara, termasuk bagi pihak yang memiliki kedekatan politik dengan kekuasaan. Reynaldy mencontohkan lahan yang ditempati Partai Golkar di Subang tetap harus menyetorkan kontribusi retribusi ke kas daerah kendati partai tersebut merupakan naungan politiknya sendiri.

Sejumlah aset lain dengan potensi nilai sewa puluhan hingga ratusan juta rupiah kini masuk dalam radar penertiban, antara lain lahan kerja sama dengan PT Sari Ater serta area Pantai Pondok Bali. Sementara itu, kawasan Pujasera disiapkan menjadi kawasan terpadu yang memadukan pasar bagi pedagang lama dengan pusat perbelanjaan modern.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat