- Kehadiran pabrik BYD dan Pelabuhan Patimban mengancam lahan padi Subang
- Komisi II DPR RI mendesak pemerintah daerah mempertahankan status lumbung padi
- Gugus Tugas Reforma Agraria didorong optimal untuk mediasi konflik tata ruang
WartaPurwakarta - Kehadiran produsen kendaraan listrik global BYD serta pembangunan Pelabuhan Patimban menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan kawasan persawahan produktif di Kabupaten Subang. Menyikapi situasi tersebut, Komisi II DPR RI mendesak pemerintah daerah untuk mengawal status wilayah tersebut secara ketat. Subang disebut memikul fungsi krusial sebagai penopang ketahanan pangan utama di Provinsi Jawa Barat. Proyek infrastruktur dan kawasan pabrik anyar diprediksi memicu alih fungsi lahan pertanian secara luas. Meski demikian, anggota dewan menegaskan bahwa arus investasi tidak layak menggilas sektor agrikultur. Oleh karena itu, legislator meminta pelaksanaan reforma agraria ditegakkan secara konsisten di lapangan.
Kini, Kabupaten Subang tengah bertransformasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi anyar. Pemerintah tengah membangun sejumlah fasilitas berskala besar, meliputi Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol Patimban. Di samping itu, perusahaan manufaktur kendaraan listrik BYD juga menanamkan modal dengan mendirikan pabrik di wilayah itu. Geliat investasi raksasa berpeluang mendongkrak pemasukan asli daerah secara signifikan. Kendati demikian, masuknya kapital asing tersebut sekaligus mendatangkan risiko besar bagi ekosistem pertanian setempat. Pembebasan tanah untuk keperluan komersial marak terjadi dan mengancam keberadaan area persawahan. Pembangunan fisik pabrik juga berisiko mempersempit lahan garapan para petani. Merespons hal tersebut, Komisi II DPR RI merumuskan peringatan tegas kepada segenap pemangku kepentingan. Agenda perluasan kawasan industri dilarang menggusur lahan pangan. Pemerintah diwajibkan merawat keseimbangan antara percepatan ekonomi dan kedaulatan pangan.
Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan pelik terkait penataan ruang. Arus investasi asing memang membawa kemajuan teknologi sekaligus membuka peluang kerja. Namun di sisi lain, terdapat amanat besar untuk mempertahankan pasokan beras nasional. Persinggungan dua kepentingan strategis ini menuntut racikan kebijakan yang presisi. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqizamy Karsayuda, mengamati dinamika pembangunan di Subang secara saksama. Menurut Rifqizamy, industrialisasi daerah merupakan keniscayaan ekonomi yang sulit dielakkan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan konversi lahan terjadi tanpa kendali. Penetapan batas kawasan industri dan zona persawahan mesti dieksekusi secara transparan dan tegas.
Untuk meredam konflik penataan ruang tersebut, DPR mendesak penguatan lembaga pertanahan di tingkat daerah. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dinilai memegang fungsi yang sangat krusial. Rifqizamy Karsayuda mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan kinerja GTRA. Lembaga ini dikatakan memiliki kewenangan untuk mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan di lapangan. Selain itu, GTRA bertugas menjembatani kepentingan para investor dengan perlindungan hak-hak masyarakat petani. Melalui cara tersebut, proses mediasi pertanahan dapat berlangsung secara adil dan transparan. Rifqizamy meyakini bahwa GTRA mampu menuntaskan berbagai permasalahan tata ruang secara akseleratif. Penyelesaian konflik pertanahan dapat berjalan cepat tanpa merugikan sektor pertanian pangan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: Harapan Rakyat