- Jawa Barat mencatatkan angka anak tidak sekolah tertinggi se-Indonesia dengan 379.373 anak berdasarkan data Kemendikdasmen
- Anggota DPRD Jabar Andhika Surya Gumilar mendorong pemanfaatan platform Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) sebagai instrumen intervensi konkret bagi anak di luar sistem pendidikan
- Pemprov Jabar menargetkan provinsi bebas anak tidak sekolah pada 2029 dan menggandeng 12 Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta Aisyiyah untuk verifikasi data di lapangan
WartaPurwakarta - Tantangan besar masih membayangi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menekan angka anak yang berada di luar sistem pendidikan. Merujuk data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikutip Pemprov Jabar, sebanyak 379.373 anak di wilayah tersebut tidak mengenyam bangku sekolah. Angka itu menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah (ATS) paling tinggi secara nasional.
Situasi ini menarik perhatian Anggota DPRD Jawa Barat Andhika Surya Gumilar. Ia menegaskan bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak bisa berhenti pada pembangunan gedung sekolah atau proses penerimaan peserta didik baru semata. Langkah lebih mendasar perlu dilakukan, yakni menjangkau setiap anak yang selama ini luput dari sistem pendidikan dan memberikan solusi yang tepat bagi mereka.
"Kalau pemerintah sudah memiliki data sampai tingkat individu dan alamat, jangan berhenti pada pendataan. Data itu harus menjadi dasar untuk melakukan intervensi, sehingga anak yang tidak sekolah benar-benar bisa kembali mendapatkan pendidikan," ujar Andhika Kamis (24/9/2026).
Saat ini Pemprov Jabar tengah mengembangkan platform Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) yang memadukan berbagai data lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, hingga data sosial dan kependudukan. Sistem ini juga terhubung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat, sehingga permasalahan warga dapat dipetakan secara rinci berdasarkan NIK dan alamat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman sebelumnya mengungkapkan bahwa pendekatan berbasis data tersebut dirancang untuk memahami persoalan masyarakat secara lebih mendalam. Khusus di bidang pendidikan, Pemprov Jabar mematok target menjadikan Jawa Barat bebas dari anak tidak sekolah pada 2029.
Andhika menilai pencapaian target tersebut menuntut kolaborasi hingga ke level paling bawah. Pemerintah desa dan kelurahan, satuan pendidikan, keluarga, lembaga pendidikan nonformal, serta pemerintah kabupaten/kota perlu dilibatkan secara aktif guna menelusuri akar persoalan yang membuat seorang anak meninggalkan bangku sekolah.
"Harus dicari penyebabnya. Apakah karena faktor ekonomi, jarak sekolah, persoalan keluarga, anak bekerja, menikah di usia muda, atau faktor lainnya. Setelah penyebabnya diketahui, intervensinya harus disesuaikan," katanya.
Menurut Andhika, pendekatan semacam itu krusial karena latar belakang anak putus sekolah tidak seragam. Sebagian memerlukan bantuan biaya pendidikan, sebagian lain perlu diarahkan kembali ke jalur sekolah formal, sementara kelompok tertentu lebih membutuhkan akses pendidikan nonformal atau program kesetaraan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Untuk memperkuat akurasi data di lapangan, Pemprov Jabar telah bekerja sama dengan 12 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam memverifikasi data ATS. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya dijadikan landasan untuk mengarahkan anak kembali ke sekolah formal maupun ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Persoalan pemerataan pendidikan juga muncul dari sisi penerimaan murid baru. Pada 2026, Pemprov Jabar mengidentifikasi sekitar 78 ribu calon peserta didik yang diperkirakan tidak mendapat tempat di sekolah negeri. Sebagai respons, pemerintah menyiapkan skema kerja sama dengan sekolah swasta agar anak-anak tersebut tetap memperoleh akses pendidikan.
Andhika menekankan bahwa kedua persoalan itu harus ditangani sebagai satu rangkaian utuh. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan anak yang sudah mendaftar bisa bersekolah, tetapi juga wajib menjangkau mereka yang sama sekali belum masuk dalam sistem pendidikan.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat