Poin Penting
  • Anggota Komisi V DPRD Jabar Andhika Surya Gumilar mengapresiasi reformasi sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) yang sedang diuji coba di Kota Bandung
  • Pemprov Jabar menargetkan perluasan sistem tersebut ke seluruh kabupaten/kota hingga mencakup 1.018 puskesmas di Jawa Barat
  • Andhika menekankan pentingnya kesiapan fasilitas, tenaga medis, dan integrasi data agar reformasi tidak hanya berjalan di atas kertas

WartaPurwakarta - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Andhika Surya Gumilar, menyambut positif reformasi sistem rujukan pelayanan kesehatan yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Kesehatan. Menurutnya, peralihan dari mekanisme rujukan berjenjang menuju Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP) berpotensi menjadi terobosan nyata dalam mempercepat akses masyarakat terhadap penanganan medis yang sesuai dengan kondisi penyakitnya.

Dalam skema RBKP, penentuan fasilitas kesehatan tujuan tidak lagi semata-mata mengacu pada tingkatan rumah sakit, melainkan pada jenis penyakit dan kapasitas pelayanan yang tersedia. Uji coba sistem ini tengah berlangsung di Kota Bandung, beriringan dengan dua kebijakan reformasi lain, yakni Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG).

Andhika menilai, persoalan akses dan kecepatan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus dituntaskan. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan penanganan segera seharusnya tidak lagi terjebak dalam proses rujukan yang panjang dan berbelit, terutama ketika fasilitas kesehatan yang tepat sudah bisa ditentukan sejak awal berdasarkan kebutuhan medis.

Bagi Andhika, reformasi ini tidak boleh dipandang sekadar perubahan prosedur administrasi. Lebih dari itu, perubahan tersebut harus benar-benar dirasakan sebagai perbaikan nyata dalam pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan.

"Kalau sistem rujukan bisa langsung mengarahkan pasien berdasarkan penyakit dan kemampuan rumah sakit, tentu ini akan sangat membantu masyarakat. Yang paling penting adalah pasien mendapatkan penanganan yang tepat, di fasilitas yang memang memiliki kemampuan untuk menangani penyakitnya," ujar Andhika pada Selasa (29/9/2026).

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan menyeluruh di lapangan, mencakup kelengkapan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, kekuatan sistem informasi, serta koordinasi yang solid antara puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Perubahan mekanisme rujukan, kata Andhika, hanya akan berjalan efektif apabila data kapasitas setiap fasilitas kesehatan sudah benar-benar terintegrasi dan dapat diakses oleh tenaga kesehatan saat mengambil keputusan rujukan.

"Jangan sampai aturan rujukannya sudah berubah, tetapi di lapangan masyarakat masih bingung harus ke mana. Sistemnya harus sederhana bagi pasien, tetapi kuat dari sisi koordinasi dan data," katanya.

Andhika turut menyoroti urgensi pemerataan penerapan sistem ini hingga ke wilayah kabupaten, termasuk Subang. Ia menegaskan bahwa reformasi layanan kesehatan tidak boleh hanya dinikmati oleh warga perkotaan, tetapi harus mampu menjangkau masyarakat di daerah yang selama ini kerap tertinggal dalam hal akses layanan.

Pemprov Jabar sendiri menargetkan perluasan sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan itu ke seluruh kabupaten dan kota, dengan sasaran akhir mencakup 1.018 puskesmas di Jawa Barat. Saat ini, Kota Bandung menjadi salah satu dari empat daerah percontohan, bersama Kota Makassar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Muara Enim.

Andhika berharap hasil evaluasi dari uji coba di Bandung kelak dijadikan landasan yang kuat untuk menyempurnakan sistem sebelum diberlakukan secara lebih luas. Ia juga mengingatkan agar pemerintah memastikan tidak ada kesenjangan kapasitas antar fasilitas kesehatan, di mana rumah sakit yang menjadi tujuan rujukan harus benar-benar dilengkapi tenaga kesehatan, peralatan, ruang pelayanan, serta kapasitas yang sepadan dengan jenis penyakit yang akan ditangani.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat