- Anggota DPRD Subang Albert Anggara Putra mendesak Pemkab Subang bertindak antisipatif sebelum banjir melanda kawasan Pantura
- Kondisi geografis Pantura yang datar membuat kawasan itu rentan tergenang saat curah hujan tinggi ditambah sedimentasi dan drainase yang tidak memadai
- Selain perbaikan infrastruktur, koordinasi lintas instansi dari level desa hingga pusat dinilai krusial dalam pengendalian banjir jangka panjang
WartaPurwakarta - Memasuki puncak musim hujan, kawasan Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Subang kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kabupaten Subang, Albert Anggara Putra, mendesak Pemerintah Kabupaten Subang segera mengambil langkah antisipatif agar ancaman banjir yang rutin melanda wilayah itu tidak kembali merugikan masyarakat.
Menurut Albert, persoalan banjir di Pantura bukan semata soal genangan air biasa. Dampaknya jauh lebih luas, mulai dari terganggunya aktivitas warga sehari-hari, kemacetan arus lalu lintas, permukiman yang terendam, hingga terhambatnya roda perekonomian lokal.
Ia menjelaskan, kondisi topografi Pantura yang cenderung datar menjadi salah satu faktor utama yang membuat sejumlah titik di kawasan itu mudah tergenang. Situasi tersebut semakin diperparah oleh pendangkalan sungai akibat sedimentasi, saluran air yang tersumbat, serta kapasitas drainase yang belum memadai.
"Ketika musim hujan tiba, wilayah Pantura harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah jangan sampai menunggu banjir terjadi baru bergerak. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan," ujar Albert.
Albert menegaskan, penanganan banjir semestinya dilakukan secara menyeluruh dengan terlebih dahulu mengidentifikasi penyebab utama di setiap titik rawan. Pemerintah daerah, kata dia, wajib memastikan saluran air berfungsi optimal, melakukan pemetaan kawasan yang berpotensi terdampak, sekaligus mengevaluasi infrastruktur pengendali banjir yang selama ini dinilai belum bekerja secara maksimal.
Legislator itu turut mendorong dinas-dinas terkait untuk turun langsung ke lapangan guna memeriksa kondisi sungai, saluran pembuangan, dan drainase di kawasan permukiman maupun sepanjang jalur utama Pantura. Bila ditemukan penyempitan atau pendangkalan, penanganan harus segera dilaksanakan sesuai kewenangan instansi masing-masing.
"Normalisasi sungai dan drainase harus menjadi perhatian. Saluran yang dangkal, tersumbat sampah, atau tidak mampu menampung debit air perlu segera ditangani. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi justru berkembang menjadi banjir yang merugikan masyarakat," katanya.
Di luar pembenahan fisik infrastruktur, Albert menekankan perlunya sinergi yang solid antara Pemkab Subang, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Koordinasi lintas tingkatan itu dinilai penting, terutama untuk menangani sungai dan saluran air yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan instansi berbeda.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia menambahkan, upaya pengendalian banjir tidak bisa hanya bertumpu pada respons darurat saat air sudah mulai meluap. Diperlukan pula langkah jangka panjang yang mencakup perbaikan sistem drainase secara menyeluruh, penjagaan daerah resapan air, penertiban pembuangan sampah ke saluran, serta pengendalian pembangunan kawasan agar tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
Kesiapan personel dan sarana penanggulangan bencana juga menjadi hal yang tak kalah penting untuk diperkuat. Albert menyebut, informasi seputar titik rawan banjir, jalur alternatif, dan mekanisme evakuasi harus sudah tersedia sebelum kondisi darurat benar-benar terjadi.
"Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir sebelum bencana terjadi. Pemetaan titik rawan, kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi harus jelas. Kalau semua dilakukan lebih awal, risiko dan kerugian yang dialami masyarakat bisa ditekan," tegasnya.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat