Poin Penting
  • Pemda Subang memiliki banyak aset tanah yang belum dimaksimalkan
  • Hendra Purnawan menekankan pentingnya sewa atau kerja sama agar aset menghasilkan pendapatan
  • Contoh Pondok Bali menunjukkan nilai sewa tahunan Rp350 juta, namun pengelolaan langsung menghasilkan Rp50 juta dalam tiga bulan

WartaPurwakarta - Hendra Purnawan, anggota Komisi III DPRD Subang, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya terfokus pada perbaikan jalan, melainkan juga pada pemanfaatan aset tanah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Subang. Ia menyatakan bahwa sejumlah aset tersebut masih dapat dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah untuk menambah penerimaan daerah.

Menurut Purnawan, aset‑aset yang ada saat ini sering dipergunakan oleh kelompok masyarakat, pelaku usaha, maupun organisasi lain tanpa pembayaran sewa yang memadai. “Pemda Subang ini punya banyak aset sebetulnya. Sariater ada aset kita di situ, Pondok Bali itu baru yang besar, belum yang kecil‑kecil,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penggunaan aset harus diatur sehingga tetap memberikan kontribusi keuangan, baik melalui sewa maupun skema kerja sama yang sesuai.

Purnawan menekankan perbedaan tarif sewa tergantung pada tujuan penggunaan. “Ketika dipakai untuk usaha, itu beda hitungannya, bisnis jadi harganya lebih mahal,” katanya, menegaskan bahwa kegiatan non‑profit seharusnya dikenai tarif yang lebih rendah. Ia juga mengingatkan agar tidak mengabaikan nilai total aset; “Jangan lihat itu Rp60 juta, jangan lihat Rp30 juta, tapi lihat semuanya yang ada di sini. Kalau dikalikan, setidaknya bisa membantu kita, bisa meringankan kita.”

Sebagai contoh, kawasan Pondok Bali diperkirakan memiliki nilai sewa tahunan sekitar Rp350 juta berdasarkan penilaian appraisal. Namun, ketika pengelolaan aset tersebut dialihkan ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sparpora, penerimaan yang dicatat dalam tiga bulan mencapai Rp50 juta, jauh di atas perkiraan sewa standar. “Ternyata ketika dikelola oleh Sparpora, yang masuk Rp50 juta dalam tiga bulan,” kata Purnawan.

Berdasarkan temuan tersebut, ia mengusulkan agar aset‑aset tertentu tidak selalu disewakan kepada pihak luar jika pemerintah daerah mampu mengelolanya secara internal. “Ngapain kita sewain ke orang? Udah saja kita yang kelola. Apakah BUMD kita yang kelola atau siapa, nanti uangnya kan bisa langsung masuk,” pungkasnya, sambil mengakui bahwa pengelolaan langsung memerlukan sumber daya manusia dan tanggung jawab yang lebih besar.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat