- Jumlah anak tidak sekolah di Jawa Barat menyusut 138.989 jiwa atau 21,46 persen sehingga kini tersisa 508.615 anak
- Kabupaten Pangandaran mencatatkan penurunan angka anak putus sekolah tertinggi yakni mencapai 56 persen
- Pemprov Jawa Barat menjamin pembiayaan lewat BOS dan meminta masyarakat melaporkan sekolah yang menarik pungutan
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terus berupaya menuntaskan persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang hingga 8 Oktober 2026 tercatat masih menyentuh 508.615 anak.
Rujukan data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat merinci bahwa angka pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berada di kisaran 508.000 jiwa. Di sisi lain, catatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapati terdapat sekitar 420.000 anak rentang usia 7 hingga 18 tahun yang belum mengenyam bangku sekolah.
Kendati angkanya tergolong masif, penurunan sebanyak 138.989 jiwa atau 21,46 persen telah terjadi dari posisi semula. Hasil ini diklaim berhasil melampaui sasaran kerja pemerintah untuk periode 2025.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, memaparkan perkembangan tersebut kepada publik pada Selasa, 13 Oktober 2026.
"Kami bersyukur karena target kita di 2025 sampai hari ini bisa menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat melebihi target," ujar Purwanto.
Keterangan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat memperlihatkan bahwa populasi ATS yang tadinya berkisar 600.000 anak kini berkurang menjadi 508.615 jiwa. Sebaran anak yang belum terfasilitasi belajar ini mencakup tingkat PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Intervensi lanjutan masih terus dipersiapkan bagi ratusan ribu anak tersebut agar solusi yang dihadirkan tepat sasaran sesuai kendala masing-masing.
Guna mengatasi persoalan ini secara menyeluruh, kerja sama multipihak terus dikedepankan dengan melibatkan Kementerian Agama, dinas pendidikan di tingkat kota/kabupaten, BBPMP, serta publik.
"Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat," katanya.
Tren positif penyusutan angka ATS ditunjukkan oleh beberapa wilayah. Pangandaran membukukan penurunan paling mencolok dengan 56 persen, disusul Ciamis sebesar 42,68 persen, dan Kota Tasikmalaya yang mencapai 37,36 persen. Pemerataan strategi penanganan kini diarahkan ke daerah-daerah yang progresnya masih landai.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa sistem pemetaan dan pengawasan penanganan ATS kini dipantau detail lewat aplikasi Satu Data Jabar (Sada Jabar) buatan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Terkait beban pembiayaan, Herman melarang keras adanya pungutan uang sekolah kepada wali murid dalam program pengembalian anak ke institusi pendidikan karena seluruh alokasi sudah disokong anggaran negara.
"Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orangtua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya," ujar Herman.
Sumber: Pojok Satu