- Pemkab Cianjur mengarahkan aparatur sipil negara berbelanja di Pasar Induk untuk mendongkrak transaksi pedagang
- Realisasi perolehan retribusi pasar telah mencapai 87 persen dengan kontribusi sektor parkir tembus 100 persen
- Persaingan dengan platform belanja daring menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas angka kunjungan fisik pasar
WartaPurwakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, diarahkan untuk berbelanja kebutuhan di pasar tradisional. Kebijakan ini menjadi salah satu siasat pemerintah daerah dalam menggenjot angka kunjungan sekaligus menggerakkan perputaran ekonomi di Pasar Induk Cianjur.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk Cianjur Handika Firdaus menyampaikan pada Jumat bahwa mobilisasi abdi negara ke pasar rakyat tersebut diharapkan memicu lonjakan transaksi jual beli para pedagang setempat.
Selain menggerakkan ASN, UPTD Pasar Induk Cianjur juga membenahi sarana fisik pasar lewat serangkaian revitalisasi infrastruktur. Perbaikan fasilitas umum terus digulirkan agar area pasar menjadi lebih tertata, bersih, dan memberi kenyamanan lebih bagi para pembeli.
"Kami berharap pembenahan infrastruktur dan berbagai upaya peningkatan kunjungan tersebut dapat mendongkrak aktivitas perdagangan serta membantu mengejar sisa target retribusi hingga akhir tahun," katanya.
Terkait penerimaan kas daerah, Handika mengungkapkan perolehan retribusi Pasar Induk Cianjur sudah berada di angka 87 persen dari target tahun berjalan. Pundi-pundi tersebut dihimpun dari aneka pos, meliputi sewa kios, los, pertokoan, pemanfaatan fasilitas umum, hingga area parkir kendaraan.
Sektor retribusi parkir menyumbang capaian paling memuaskan karena telah menyentuh target 100 persen, disusul penerimaan dari sektor sewa los dan penggunaan sarana umum. Pengelolaan Pasar Induk Cianjur sendiri menarik delapan kategori retribusi resmi guna menopang pendapatan asli daerah (PAD), yang mencakup kios, los, ruko, toko, fasilitas umum, serta parkir untuk sepeda motor, mobil, dan truk.
Untuk memastikan kelancaran pemungutan, UPTD menerapkan mekanisme penarikan langsung di lapangan dengan menerjunkan petugas ke para pedagang.
"Petugas pemungut retribusi mendatangi langsung para pedagang setiap hari diberikan karcis sebagai bukti pembayaran sekaligus informasi mengenai besaran kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di sisi lain, penurunan arus kedatangan konsumen masih menjadi persoalan tersendiri bagi pengelola pasar. Kondisi ini dipicu oleh perubahan perilaku belanja masyarakat yang kian masif beralih ke transaksi digital.
"Persaingan dengan metode belanja online menjadi salah satu tantangan bagi pasar tradisional, sehingga kami berupaya mendorong masyarakat agar kembali berbelanja langsung ke pasar," katanya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat