- Pemprov Jabar memprioritaskan pembangunan sekolah baru, RKB, dan perbaikan ruang kelas rusak mulai tahun ini hingga tahun depan
- Langkah ini diambil guna mengatasi ketimpangan rasio antara lulusan SMP dan kursi sekolah menengah atas negeri di pusat perkotaan
- Penambahan fasilitas pendidikan negeri dibidik menyasar kawasan Bogor, Depok, Bekasi, serta Kota Bandung
WartaPurwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakselerasi pembenahan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan lewat penambahan unit sekolah baru, Ruang Kelas Baru (RKB), serta perbaikan ruang belajar yang rusak di berbagai daerah. Kebijakan ini ditempuh sebagai agenda prioritas pembangunan daerah yang digulirkan secara berkesinambungan sejak tahun anggaran berjalan sampai tahun depan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa penambahan fasilitas fisik pendidikan tersebut ditujukan guna memangkas kesenjangan daya tampung antara ketersediaan kursi di jenjang sekolah menengah atas negeri dengan jumlah siswa yang lulus dari tingkat SMP.
“Kami terus mendorong tahun depan membangun sekolah-sekolah baru, mulai tahun ini juga kami membangun sekolah baru. Kemudian membuat ruang kelas baru dan merehabilitasi kelas-kelas yang sudah dianggap rusak,” kata Dedi dikutip Rabu (23/9/2026).
Menurut Dedi, keterbatasan fasilitas sekolah lanjutan tingkat atas berstatus negeri lebih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan pemetaan kebutuhan tersebut, Pemprov Jawa Barat mengarahkan penambahan fasilitas ke sejumlah titik strategis agar kapasitas tampung menjadi seimbang.
“Tahun depan rasio antara sekolah negeri dengan jumlah lulusan SMP-nya harus seimbang. Kekurangan sekolah negeri itu terutama berada di pusat-pusat kota,” ujarnya.
Intervensi fasilitas pendidikan milik pemerintah ini difokuskan menyasar wilayah perkotaan padat seperti Bogor, Depok, Bekasi, hingga Kota Bandung.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Nanti ada penambahan di Bogor, Depok, Bekasi, termasuk di Kota Bandung,” tuturnya.
Langkah ini dirancang untuk memecahkan problematika penumpukan calon peserta didik yang kerap berulang saat proses penerimaan siswa baru berlangsung setiap tahunnya.
Sumber: Harapan Rakyat